Nasional

RUU PDP Perlu Atur Data Korban Covid-19?

Eddy Setiawan Ketua IICF

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Meski pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) oleh DPR molor akibat wabah Virus Corona (Covid-19). Namun begitu tetap harus menjadi perhatian publik. Pasalnya, RUU PDP sangat penting terkait dengan keamanan negara hingga seorang pasien rumah sakit, tak terkeculai pasien penderita Corona Virus Deseas 2019 (Covid-19).

“Seperti contohnya data para korban Covid-19 sedianya dan seharusnya diproteksi. Hal ini menyangkut pribadi seseorang,” kata Ketua Indonesia-ITU Concern Forum (IICF), Eddy Setiawan kepada Suarainvestor.com di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Saat ini memang sudah ada 32 Undang-Undang yang menyinggung pengaturan data pribadi warga negara, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Begitupun dengan kerahasiaan medis diatur dalam empat undang-undang (UU), yaitu Pasal 48 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 7 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 38 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 73 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. “Marwah dan semangat RUU PDP sudah baik, hanya saja ada beberapa hal teknis yang perlu diclearkan,”tambahnya.

Namun begitu, kata Alumnus Ecole National Superieur de l’Aeronautique et de l’Espace (ENSAE)/ISEA Supaero, Toulouse Perancis, keberadaan RUU PDP patut terus didukung penguatannya. Karena sangat dibutuhkan rakyat, serta tetap harus berpihak kepada kepentingan bangsa. “Hal ini penting, mengingat data adalah “komoditas tambang” (sumber minyak bumi baru) yang sangat bernilai tinggi. Karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan,”paparnya.

Bahkan, lanjut Eddy lagi, dapat mengancam keamanan dan pertahanan suatu negara seperti kasus Pilpres AS tahun 2016-2017 lalu. Maka, sejalan dengan prinsip-prinsip ITU (International Telecommunication Union), perlindungan data pribadi memang sangat penting. “Sebaiknya RUU PDP ini lebih mempertegas kehadiran negara disetiap tahapan proses dan penanggung jawab prosesnya,” ucap Eddy yang juga alumni ISTN.

Hal ini, sambungnya, mengingat tingkat kompleksitas pemrosesan data yang tinggi yang acapkali membingungkan masyarakat awam yang mayoritas masih buta teknis dan hukum.

Disisi lain, lanjut Eddy, perlu lebih diperjelas kualifikasi pengendali data pribadi maupun pihak-pihak terkait dan mekanisme kontrol negara atas prosesnya. “Sehingga meskipun pemrosesan data berada di luar negeri. Namun kedaulatan data tetap di bawah kendali otoritas Indonesia,” imbuhnya.

Terkait mekanisme hukum, katanya, harus lebih diperjelas dan dipertegas, bilamana ada pelanggaran hukum. Semoga aturan teknis pelaksanaannya akan lebih detil memperjelas pelaksanaan peraturan PDP serta kegiatan sosialisasi atas hal ini harus digalakan. ***eko

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top