*)Dr. H. Ahmad Effendy Choirie, M.Ag., M.H.
Pendahuluan
Memasuki abad kedua usianya, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan masa-masa awal kelahirannya. Ketika didirikan pada 31 Januari 1926, NU hadir untuk menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, membela kepentingan umat, memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan menjaga tradisi keagamaan yang telah mengakar di tengah masyarakat Nusantara.
Kini, tantangan NU bukan lagi penjajahan fisik oleh bangsa asing, melainkan kemiskinan, kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, korupsi, melemahnya moralitas publik, serta perubahan geopolitik dan ekonomi global yang sangat cepat.
Dalam situasi seperti itu, NU perlu melakukan reorientasi perjuangan. Politik identitas yang selama ini sering mendominasi ruang publik harus mulai bergeser menjadi politik kesejahteraan umat. Sebab, umat tidak cukup hanya diberi kebanggaan identitas keagamaan dan organisasi, tetapi juga membutuhkan kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat.
NU dan Politik Identitas
Politik identitas adalah praktik politik yang menjadikan identitas agama, etnis, kelompok, organisasi, atau simbol-simbol tertentu sebagai instrumen utama mobilisasi politik.
Dalam batas tertentu, identitas memang penting. Identitas memberikan rasa memiliki, solidaritas, dan kebanggaan kolektif. Namun ketika identitas dijadikan tujuan akhir perjuangan, maka yang muncul sering kali adalah persaingan antarkelompok, fanatisme sempit, dan konflik internal.
NU sendiri tidak pernah didirikan semata-mata sebagai organisasi identitas. Para muassis NU seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, dan para ulama pendiri lainnya membangun NU sebagai wadah perjuangan umat, bukan alat perebutan kekuasaan.
Karena itu, ketika energi organisasi terlalu banyak tersita pada konflik elite, perebutan posisi, kompetisi kelompok, atau sekadar menunjukkan siapa yang paling NU, maka sesungguhnya NU sedang menjauh dari cita-cita awal pendiriannya. Politik identitas sering menghasilkan tiga persoalan besar.
Pertama, umat dijadikan objek mobilisasi. Mereka diajak berkumpul, berbaris, dan memberikan dukungan politik, tetapi tidak memperoleh manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, perhatian organisasi lebih banyak tersedot kepada urusan elite daripada urusan rakyat.
Ketiga, konflik internal menjadi lebih dominan daripada agenda pemberdayaan umat.
Dalam jangka panjang, politik identitas yang berlebihan dapat membuat organisasi besar kehilangan relevansi sosialnya.
Realitas Warga NU Saat Ini
Berbagai survei menunjukkan bahwa warga yang mengaku berafiliasi dengan NU mencapai lebih dari separuh umat Islam Indonesia. Dengan jumlah tersebut, NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia bahkan salah satu yang terbesar di dunia.
NU juga memiliki puluhan ribu pesantren, jutaan santri, ratusan perguruan tinggi, ribuan lembaga pendidikan, rumah sakit, panti sosial, lembaga zakat, serta jaringan sosial yang menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia. Namun pertanyaan mendasarnya adalah:
Apakah mayoritas warga NU sudah hidup sejahtera? Jawabannya tentu belum. Masih banyak warga NU yang bekerja sebagai petani kecil, nelayan tradisional, buruh, pedagang mikro, pekerja sektor informal, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Masih banyak anak-anak warga NU yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi.
Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan sarana dan pembiayaan.
Masih banyak desa-desa basis NU yang menghadapi kemiskinan struktural.
Artinya, kebesaran jumlah warga NU belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan mereka. Inilah tantangan besar abad kedua NU.
Politik Kesejahteraan Umat
Politik kesejahteraan umat adalah orientasi perjuangan yang menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai tujuan utama. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, keamanan, keadilan, dan martabat manusia. Al-Qur’an menegaskan: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.”(QS. An-Nahl: 90)
Sementara Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” Karena itu, ukuran keberhasilan organisasi Islam bukan sekadar banyaknya anggota, melainkan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Politik kesejahteraan umat berarti memperjuangkan kebijakan yang mampu mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, dan menciptakan keadilan sosial.
Lima Agenda Strategis NU
1. Membangun Kemandirian Ekonomi Umat Kemiskinan adalah musuh utama umat.
NU harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat melalui:
● Penguatan koperasi pesantren.
● Pengembangan UMKM warga NU.
● Penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan ekonomi kreatif.
● Optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif.
● Kemitraan dengan dunia usaha dan pemerintah.
Pesantren tidak boleh hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Revolusi Pendidikan Warga NU
Pendidikan merupakan jalan paling efektif keluar dari kemiskinan. NU harus memperjuangkan:
● Beasiswa besar-besaran bagi anak-anak miskin.
● Modernisasi pesantren.
● Penguatan pendidikan vokasi.
● Penguasaan teknologi digital dan kecerdasan buatan.
● Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan.
Abad kedua NU membutuhkan generasi santri yang menguasai kitab kuning sekaligus teknologi modern.
3. Penguatan Layanan Kesehatan dan Sosial
NU perlu memperluas pelayanan sosial melalui:
● Klinik dan rumah sakit NU.
● Pendampingan lansia.
● Perlindungan penyandang disabilitas.
● Santunan yatim dan dhuafa.
● Program ketahanan pangan masyarakat.
Di sinilah nilai rahmatan lil alamin diwujudkan secara nyata.
4. Advokasi Kebijakan Publik
NU tidak boleh hanya menjadi penonton kebijakan negara.
NU harus aktif mengawal kebijakan yang berkaitan dengan: ● Pendidikan gratis dan berkualitas.
● Kesehatan masyarakat.
● Keadilan ekonomi.
● Perlindungan tenaga kerja.
● Pemberantasan korupsi.
● Pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Apabila terdapat kebijakan yang memberatkan rakyat kecil, NU harus menyampaikan kritik secara konstruktif dan bermartabat.
5. Konsolidasi Internal dan Persatuan NU
Tidak ada organisasi besar yang dapat maju jika terus-menerus terjebak konflik internal. NU harus kembali pada prinsip: “Al-muhafazhatu ‘ala al-qadim al-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah.” Memelihara tradisi yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Perbedaan pandangan adalah keniscayaan, tetapi persatuan organisasi harus tetap dijaga.
NU adalah rumah besar seluruh Nahdliyin. Tidak boleh ada kelompok yang merasa paling berhak atas NU. Tidak boleh ada pihak yang memonopoli NU. NU adalah milik umat, milik para kiai, santri, dan warga Nahdliyin dari Sabang sampai Merauke.
NU dan Tantangan Geopolitik Global
Di tengah konflik dunia, perang dagang, krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi global, NU memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral dunia.
Pengalaman panjang NU dalam moderasi beragama, dialog, dan perdamaian dapat menjadi kontribusi penting bagi dunia internasional.
NU harus tampil bukan hanya sebagai organisasi keagamaan nasional, tetapi sebagai kekuatan peradaban global yang memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia.
Penutup
Memasuki abad kedua, NU memerlukan lompatan besar dalam orientasi perjuangan. Kebanggaan identitas tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana identitas itu melahirkan kemanfaatan.
NU harus bergerak dari politik simbol menuju politik substansi. Dari politik identitas menuju politik kesejahteraan umat.
Dari perebutan pengaruh menuju penguatan pelayanan.
Dari konflik elite menuju pemberdayaan rakyat.
Keberhasilan NU pada masa depan tidak diukur dari seberapa banyak jabatan yang berhasil diraih oleh kader-kadernya, melainkan dari seberapa banyak kemiskinan yang berhasil dikurangi, seberapa banyak anak-anak yang berhasil memperoleh pendidikan, seberapa banyak rakyat yang memperoleh kehidupan yang layak, dan seberapa besar kemaslahatan yang dirasakan umat.
Apabila NU mampu mewujudkan hal tersebut, maka NU tidak hanya menjadi organisasi Islam terbesar di dunia, tetapi juga menjadi kekuatan peradaban yang menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bish-shawab.***
*)Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Anggota DPR/MPR RI 1999–2013
