JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Transformasi pendidikan nasional dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi menuju Generasi Emas 2045. Sistem pendidikan tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, tetapi juga mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global. Hal itu disampaikan Wakil Rektor Universitas Paramadina Harry T.Y. Achsan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menata Masa Depan: Transformasi Pendidikan Indonesia untuk Generasi Emas” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Harry, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2045, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Republik Indonesia. Pada periode tersebut, sekitar dua pertiga penduduk Indonesia berada pada usia produktif yang berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. “Pertanyaannya bukan apakah Indonesia memiliki cukup penduduk usia produktif, tetapi apakah sistem pendidikan kita mampu mengubah penduduk usia produktif menjadi SDM yang produktif,” kata Harry.
Lebih jauh Harry mengingatkan bahwa bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan. Tanpa kualitas pendidikan yang memadai, kondisi tersebut justru dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi. Apalagi sejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan China yang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, negara yang gagal meningkatkan kualitas SDM berisiko kehilangan momentum pertumbuhan. “Kita masih memiliki waktu sekitar seperempat abad untuk mempersiapkan diri. Jika tidak ditangani dengan baik, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi,” ujarnya.
Dalam paparannya, Harry menilai Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam akses pendidikan tinggi. Ia menyebut peningkatan jumlah lulusan sarjana dan pascasarjana merupakan hasil dari kebijakan negara yang mengalokasikan minimal 20 persen APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Tantangan pendidikan Indonesia saat ini bukan lagi terletak pada besaran anggaran, melainkan pada peningkatan kualitas SDM, riset, inovasi, serta daya saing nasional. “Tantangan kita sekarang bukan anggaran lagi. Tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas riset, inovasi, dan daya saing bangsa,” katanya.
Meski demikian, Harry mengakui kualitas pendidikan tinggi Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Berdasarkan data akreditasi perguruan tinggi, hanya sebagian kecil kampus yang masuk kategori unggul, sementara mayoritas masih berada pada kategori baik. Kondisi tersebut, lanjutnya, tercermin dalam berbagai pemeringkatan perguruan tinggi tingkat Asia. Negara-negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia terus menunjukkan peningkatan jumlah universitas yang masuk jajaran terbaik kawasan. “Malaysia bergerak sangat agresif. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memperkuat kualitas perguruan tinggi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun global,” tutup Harry. ***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
