*) Dr Sapuan
Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) setelah pengunduran diri Perry Warjiyo menjadi salah satu peristiwa ekonomi paling penting pada tahun 2026. Perhatian pasar tidak semata tertuju pada siapa yang akan menjadi Gubernur Bank Indonesia berikutnya, tetapi lebih jauh pada kemampuan figur tersebut menjaga independensi bank sentral, memulihkan kepercayaan investor, serta mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah tekanan global yang masih tinggi, melemahnya nilai tukar rupiah, dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan, kepemimpinan baru BI akan menjadi penentu arah perekonomian Indonesia beberapa tahun ke depan. Analis internasional juga menilai bahwa proses pemilihan gubernur baru akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas dan independensi Bank Indonesia.
Stabilitas Rupiah Jadi Fondasi Kesejahteraan
Selama beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah menghadapi tekanan akibat kombinasi faktor eksternal dan domestik. Penguatan dolar AS, ketidakpastian geopolitik, arus keluar modal asing, hingga meningkatnya persepsi risiko terhadap kebijakan ekonomi Indonesia menjadi penyebab utama. Bahkan setelah pengunduran diri Perry Warjiyo, rupiah langsung mengalami pelemahan karena pasar merespons meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan moneter.
Banyak kalangan memandang stabilitas kurs hanya penting bagi pelaku pasar. Padahal, dampaknya jauh lebih luas. Nilai tukar rupiah menentukan harga pangan, biaya produksi industri, harga obat-obatan, energi, hingga tarif logistik. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat sehingga inflasi ikut terdorong naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok. Dengan kata lain, menjaga stabilitas rupiah sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial. Inflasi yang rendah berarti daya beli masyarakat lebih terjaga, tingkat kemiskinan lebih mudah ditekan, dan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi.
Pulihkan Kepercayaan Pasar
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa mata uang yang kuat lahir dari kepercayaan. Karena itu, gubernur BI berikutnya harus memiliki kredibilitas tinggi sebagai teknokrat, memahami pasar keuangan internasional, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan investor. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui konsistensi kebijakan moneter, bukan sekadar pernyataan.
Bank Indonesia saat ini mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mengendalikan inflasi. BI juga tetap mempertahankan suku bunga fasilitas deposito sebesar 4,75 persen dan lending facility sebesar 6,50 persen sebagai bagian dari bauran kebijakan moneter. Langkah tersebut harus dilanjutkan oleh gubernur baru. Pasar membutuhkan kepastian bahwa arah kebijakan BI tidak berubah hanya karena pergantian pimpinan.
Jaga Kesehatan Perbankan Nasional
Kekuatan rupiah tidak dapat dipisahkan dari kesehatan sektor perbankan. Sistem perbankan merupakan jalur utama transmisi kebijakan moneter kepada dunia usaha dan masyarakat.
Perbankan Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang relatif kuat dengan likuiditas yang memadai. Bank Indonesia juga mencatat bahwa pertumbuhan uang beredar (M2) masih positif, sementara penyaluran kredit diproyeksikan tetap tumbuh pada kisaran 8–12 persen sepanjang 2026. Selain itu, BI menilai likuiditas perbankan secara agregat masih cukup untuk mendukung ekspansi kredit kepada sektor riil.
Namun demikian, tantangan terbesar bukan terletak pada besarnya likuiditas, melainkan distribusi kredit yang belum merata. Sebagian besar kredit masih terkonsentrasi pada korporasi besar, sedangkan banyak UMKM masih menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan dengan bunga yang kompetitif. Karena itu, gubernur BI mendatang perlu memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, dan pemerintah agar fungsi intermediasi berjalan lebih efektif. Kredit harus lebih banyak mengalir kepada sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja, bukan hanya kepada sektor konsumtif.
Rupiah Kuat, UMKM Sehat
Hubungan antara stabilitas rupiah dan keberlangsungan UMKM sering kali kurang mendapat perhatian. Padahal, jutaan pelaku usaha mikro sangat sensitif terhadap perubahan kurs. Banyak UMKM menggunakan bahan baku impor, mesin produksi, kemasan, maupun komponen pendukung yang harganya dipengaruhi nilai tukar. Ketika rupiah melemah, biaya produksi meningkat. Sebagian pelaku usaha tidak mampu menaikkan harga karena daya beli masyarakat sedang turun, sehingga margin keuntungan semakin menipis.
Sebaliknya, rupiah yang stabil membuat biaya produksi lebih terkendali, harga bahan baku tidak bergejolak, dan perbankan memiliki ruang untuk menjaga biaya pembiayaan tetap kompetitif. Kondisi ini akan memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas kesempatan kerja. Kondisi tersebut juga sejalan dengan aspirasi dunia usaha yang selama ini disuarakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), yakni perlunya stabilitas kurs, inflasi yang rendah, kepastian kebijakan, dan akses pembiayaan yang sehat sebagai fondasi pertumbuhan investasi dan ekspansi usaha.
Stabilitas Moneter Harus Berujung pada Kesejahteraan Sosial
Tujuan akhir Bank Indonesia bukan sekadar menjaga angka inflasi atau nilai tukar. Stabilitas moneter harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketika inflasi terkendali, harga pangan menjadi lebih stabil. Rumah tangga miskin tidak kehilangan daya beli. Dunia usaha lebih berani berinvestasi karena risiko ekonomi menurun. Industri memperluas kapasitas produksi sehingga lapangan kerja bertambah. Pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi rumah tangga menguat, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif.
Dalam konteks ini, gubernur BI berikutnya harus mampu membangun koordinasi yang erat dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, kementerian teknis, serta pemerintah daerah. Sinergi tersebut penting agar kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil bergerak dalam arah yang sama. Selain itu, Bank Indonesia perlu terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan efisiensi transaksi UMKM. Langkah-langkah tersebut akan mempercepat transformasi ekonomi nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Penutup
Pengganti Perry Warjiyo akan mewarisi tantangan yang tidak ringan. Ia tidak hanya dituntut menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga memulihkan kepercayaan pasar, memastikan sektor perbankan tetap sehat, memperkuat pembiayaan UMKM, dan menjaga agar kebijakan moneter benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan seorang Gubernur Bank Indonesia pada akhirnya tidak diukur semata dari kuat atau lemahnya rupiah, melainkan dari kemampuannya menciptakan stabilitas ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Rupiah yang kuat akan menjaga inflasi tetap rendah, meningkatkan daya beli, memperbesar investasi, memperkuat dunia usaha, membuka lapangan kerja, dan mendorong UMKM menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
Di titik itulah stabilitas moneter bertemu dengan tujuan utama pembangunan nasional, yakni menghadirkan kesejahteraan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.***
*)Wakil Ketua Dewan Pakar Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
