Perbankan

Masyarakat Desak OJK Atur Bunga Pinjol Secara Transparan

Masyarakat Desak OJK Atur Bunga Pinjol Secara Transparan
Kantor OJK/Sumber Foto: Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Polemik soal bunga pinjaman online (Pinjol) yang diduga tak transparan terus menggelinding. Apalagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan penetapan bunga 0,8 persen per hari yang dilakukan oleh pinjol. “Kesepakatan bunga 0,4 persen yang berlaku saat ini meski turun dari 0,8 persen per hari dinilai tidak menyelesaikan masalah,” kata Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom CELIOS, Nailul Huda, Senin (9/10/2023).

Lebih jauh Peneliti INDEF ini menjelaskan bahwa tidak ada informasi yang transparan mengenai biaya bunga, layanan, asuransi dan denda. Soal informasi mengenai bunga hanya ditampilkan 0,4 persen, jadi tanpa keterangan yang lebih jelas apakah per hari, per minggu, atau per tahun. “Atas informasi bunga yang parsial tersebut, survei dari APJII menunjukkan faktor utama peminjaman di pinjol adalah bunga yang murah,” ujarnya.

Padahal, kata Nailul lagi, jika dibandingkan dengan bunga lembaga keuangan lainnya, bunga pinjol per tahun sangat tinggi. Dengan bunga 0,4 persen, bunga pinjol per tahun bisa mencapai 144 persen, atau 1,4 kali dari pokok pinjaman. Informasi lainnya yaitu terkait biaya layanan, asuransi, dan denda tidak disebutkan untuk persentase maupun nilai-nya. Bahkan, ada platform pinjol yang menetapkan biaya layanan dan asuransi hampir 100 persen dari pinjaman pokok. “Jika benar ada asuransi pinjaman yang tinggi, platform tidak perlu menagih terlalu berlebihan kepada peminjam karena pokok pinjaman harusnya diganti oleh perusahaan asuransi. Tapi pada kenyataannya, cara penagihan pinjol sering melewati batas wajar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, selama ini regulasi pinjol terkesan dibuat terlalu lunak. Menurut dia, ada indikasi pengaturan di industri pinjol tidak rinci khususnya terkait dengan batas bunga pinjaman, dan biaya layanan. “Sepertinya ada yang berlindung dibalik inovasi keuangan digital, jadi seolah perlindungan konsumen kerap dinomor duakan. Akibatnya pemain pinjol menetapkan bunga dan biaya layanan tergantung kesepakatan, tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK),” kata Bhima.

Berdasarkan hal tersebut, Bhima meminta agar masalah batas atas bunga pinjol dimasukkan dalam POJK sebagai bentuk perlindungan dan literasi terhadap calon peminjam. Ia mendorong OJK berani mengubah ketentuan dalam revisi POJK terkait Fintech atau membuat POJK baru yang berisi ketentuan batas maksimum bunga Fintech tidak boleh lebih tinggi dari fasilitas pinjaman KTA bank yakni berkisar 10-25 persen per tahun. “Sementara bunga pinjaman produktif sebaiknya tidak melebihi 9 persen per tahun. Selain itu kami juga meminta OJK agar menetapkan sanksi apabila perusahaan Fintech melanggar ketentuan batas bunga atas,” pungkasnya.***

Penulis : Iwan Damiri
Editor   : Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top