Investasi

Jangan Bikin Rumit, Rudi Hartono: APKI Harus Tegur Kurator PT.Kertas Leces

Jangan Bikin Rumit, Rudi Hartono: APKI Harus Tegur Kurator PT.Kertas Leces
Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun/Foto: Dok Pribadi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mendesak Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ikut berperan aktif mendorong para kurator yang ikut menangani Kepailitan PT Kertas Leces (Persero). Hal ini terkesan ada kurator yang mempersulit penanganan masalah BUMN Kertas tersebut.

“Saya pesan kepada anggota Pak Jimmy Simanjuntak, bahwa anggotanya (Kurator) jangan membuat rumit masalah ini, karena aset BUMN yang mau dibahas dan diamankan ini milik rakyat,” katanya dalam Rapat Panja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN Komisi BI DPR dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Pembahasan terkait Kepailitan PT Kertas Leces (Persero), di Jakarta, Senin, (13/6/2022).

Politisi Nasdem ini meminta kepada AKPI agar bisa menghadirkan anak buah ke DPR. Oleh karena itu, perlu dibangun komunikasi dengan kurator yang menangani kasus ini jangan sampai terputus. “Sehingga kalau dipanggil DPR, ya datang bersama-sama dengan Mas Kang Yadi. Dia sepertinya kesulitan, jadi butuh bantuan bapak (Jimmy) sebagai bosnya kurator,” terangnya lagi.

Intinya, kata Legislator dari Dapil Sumut III ini meminta bantuan kepada pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia untuk menegur anggotanya yang tidak kooperatif. “Bapak harus menegur anggota itu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak mengakaui ada dua anggota APKI yang menangani kasus PT.Kertas Leces. “Kalau tidak salah, ada 4 yang menangani, namun dua yang menjadi anggota kami,” paparnya.

Dikatakan Jimmy, bahwa pertanggungjawab seorang kurator itu disebut dalam UU 37/2004, pasal 2-22 itu bersifat pribadi. Kemudian, bahwa tidak ada satu batasan seorang kurator yang menghadiri undang/panggilan, kecuali kurator itu akan melakukan persidangan. “Jadi dia harus mendapat izin dari hakim pengawas, di luar hal itu, maka tidak perlu izin, termasuk tak perlu panitera,” tambahnya. ***

Penulis  : Eko
Editor   : Eko

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top