Market

DPR: Kejahatan Perdagangan Satwa Liar Rugikan Negara Triliun Rupiah

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-DPR menilai penegakan hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan gawang terakhir bagi perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia. Alasannya, kerugian yang terjadi dari kejahatan ini sangat fantastis.

“Berdasarkan data yang beredar, transaksi perdagangan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia mencapai lebih dari Triliun rupiah per tahun,” kata Anggota Panja (Panitia Kerja) Pengawasan Penegakan Hukum Komisi III DPR RI, N M Dipo Nusantara kepada wartawan usai rapat dengar pendapat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (7/7/2020).

Menurut Dipo, keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan Indonesia sebagai negara mega-biodiversity terus menghadapi ancaman kejahatan terorganisir dengan modus yang terus berkembang dan canggih. “Kerugian ini tidak hanya soal jumlah transaksi, namun juga kerugian hilangnya spesies langka, genetik dan ekosistem yang sebenarnya memiliki posisi strategis masa kini dan akan datang,” tambahnya.

Lebih kata mantan Pengurus GP Ansor, salah satu persoalan krusial dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia adalah landasan hukum UU nomor 5 tahun 1990 yang telah kedaluwarsa. “UU ini belum cukup tajam untuk menjerat pelaku intelektual, cukong, mastermind dan jaringan kejahatan, melainkan tajam untuk pelaku lapangan yang umumnya masyarakat kecil,” ungkapnya.

Legislator dari Dapil NTT I menjelaskan UU ini belum berorientasi pada pemulihan dampak kejahatan, masih fokus pada pemidanaan fisik dan denda yang rata-rata sangat rendah.

Selain itu, lanjut Dipo, UU ini tidak mengatur tentang kewenangan penangkapan, dan penahanan, sehingga sering kali menjadi kendala dalam upaya paksa terhadap tersangka yang sudah terorganisir dan jejaring kejahatannya lintas negara (transnasional). “Sama halnya dengan alat bukti elektronik yang belum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam setiap penanganan tindak pidana kejahatan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa liar),” pungkas anggota Komisi III DPR. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top