JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) resmi menetapkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur sebagai IKN Nusantara yang berfungsi sebagai ibu kota NKRI. Namun pihaknya mengkhawatirkan Kawasan Ibukota Negara bisa tersusupi barang haram, seperti Narkoba. “Karena banyak kawasan-kawasan rawan yang menjadi pintu masuk penyelundupan. Tadi sudah dipaparkan sekitar 177 spot rawan narkoba,” katanya saat rapat Rapat Kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), di Jakarta, Kamis (20/01/2022).
Oleh karena itu, lanjut Harum-sapaan akrabnya, mendorong BNN RI dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) bersinergi melakukan pengawasan ketat terhapa “jalan-jalan tikus” yang rawan penyelundupan. “Jadi ini kesempatan emas, BNN RI dan BNP Kalimantan Timur, saling bekerjasama,” ujarnya.
Namun, kata Politisi Golkar, BNN RI dengan anggaran yang terbatas harus mengawasi seluruh kawasan Indonesia yang luasnya sekitar 3,25 juta Kilometer. “Anggaran yang minim ini memang menyulitkan BNN RI. Jadi saya sangat mengkhawatirkan. Karena itu, BNN RI perlu berkoordinasi dengan instansi lainnya, baik itu Bakamla, TNI AL, KKP, Bea Cukai dan lainnya,” jelasnya.
Disisi lain, Rudy mengkritisi perlunya BNN lebih banyak menyergap bandar-bandar besar Narkoba. Karena kelas bandar besar itu sudah masuk kategori teroris narkoba. “Jadi untuk menangkap bandar-bandar besar ini, awasi ketat pintu-pintu laut,” pungkasnya. ***
Penulis : Arpaso
Editor : Budiono
