JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat mendesak Panja Investasi BUMN perlu melibatkan lembaga lain guna menilai prosedur investasi yang dilakukan Telkom dan Telkomsel ke GoTo. Karena itu Panja tidak bisa menilai sendiri soal ada dan tidaknya pelanggaran prosedur terkait tata kelola BUMN. “Panja perlu meminta pendapat dari BPK, mekanismenya bisa melalui rapat konsultasi. Jadi BPK-lah yang bisa melakukan penilaian,” kata Ketua Forum Masyarakat Santri Nusantara (FormasNU), Ahmad Rouf Qusayri dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Lebih jauh kata Rouf, antara BPK dan DPR sama-sama lembaga tinggi negara, sehingga DPR tidak bisa memanggil BPK kecuali demi kepentingan penegakan hukum. Artinya, jangan sampai modus investasi BUMN dijadikan ajang untuk penggalangan dana untuk kepentingan politik 2024.
Oleh karena itu, lanjut Aktivis muda NU, Panja investasi BUMN harus lebih terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga bisa menjadi sarana kontrol kepada DPR agar tidak menjadi sarana deal deal politik sesaat.
Ditempat terpisah, Anggota Komisi VI DR RI Harris Turino mengatakan, investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom dan Telkomsel di Gojek Tokopedia (GoTo) sebagai langkah yang bisa dimengerti.
Menurut Harris, aksi korporasi Telkom dan Telkomsel dinilai sebagai langkah bagus karena adanya pergeseran model bisnis sejalan dengan perkembangan di bidang teknologi. “Kalau dilihat sebagai aksi korporasinya itu bagus, tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar hukum,” ujar Harris Turino usai rapat Panja Investasi BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 14 Juni 2022
Dikatakan Harris, bahwa industri Telkom kan turun terus, sehingga dia harus geser model bisnisnya. Dari Telkom murni yang mengandalkan data dan voice ke arah data center melalui pembangunan data center, (kapasitas) 75 megawatt (MW), yang lain masuk bisnis digital,” paparnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Panja Investasi BUMN yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji. Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.20 WIB dihadiri langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Telkom Indonesia Ririek Adriansyah dan Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam.
Menurut Harris Turino, investasi Telkom dan Telkomsel ke GoTo adalah salah satu strategi yang bisa dipahami secara teknis. Dari paparan Telkom Indonesia dan Telkomsel diketahui juga bagaimana tujuan investasi tersebut, termasuk adanya laporan keuangan meski laporan tersebut bukan laporan yang resmi.
“Dari paparan secara teknis investasinya kita bisa mengerti. Bahwa investasi itu tujuannya apa serta kerugian yang terjadi pada 31 Maret, meskipun itu bukan laporan keuangan yang resmi, itu hanya triwulanan. Kalau lihat sekarang malah untung Rp 2,8 triliun. Jadi nanti kalau mau lihat rugi atau untung, ada di 31 Desember,” jelas Harris.
“Kedua, fokus dari investasi ini bukan pada capital gain semata, tapi timbulnya satu sinergi dari Telkom melalui Telkomsel dengan GoTo. Yang menjadi konsen kami adalah bagaimana sinergi ini benar-benar bisa tercipta,” terangnya lagi.
Panja Investasi BUMN, lanjut Harris, dibentuk Komisi VI DPR RI untuk mengkonfirmasi berbagai kemungkinan yang belakangan mendapatkan sorotan publik. Pihaknya juga menunggu perkembangan lanjutan sekaligus jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan Panja kepada Telkom Indonesia dan Telkomsel.
Dalam rapat tersebut, Dirut Telkom Indonesia Ririek Adriansyah mengungkapkan bahwa Sektor Telekomunikasi saat ini menghadapi beberapa tantangan. Tantangan ini berdasarkan indikasi pertumbuhan pendapatan, peningkatan biaya investasi, margin keuntungan, pengembalian modal investasi dan kapitalisasi pasar.
Untuk meningkatkan kontribusi kepada Bangsa, Telkom Group dan Telkomsel dituntut untuk terus meningkatkan nilai dan keuntungan perusahaan. Adapun strategi yang dicanangkan oleh Telkom Group adalah dengan membangun portfolio di tiga area bisnis digital utama (konektivitas, platform dan layanan digital). ***
Penulis : Eko
Editor : Eko
