JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pembentukan Panja investasi BUMN terkait perusahaan digital mendapat kritikan masyarakat. Karena dalam tatib DPR, sifat rapat panja lebih tertutup, sementara rapat Pansus lebih terbuka. “Kita mendorong pembentukan Pansus Investasi BUMN ketimbang Panja. Sehingga pemanggilan Direksi Telkom dan Telkomsel terkait investasi di GoTo menjadi lebih transparan,” kata Ketua Forum Masyarakat Santri Nusantara (FormasNU), Ahmad Rouf Qusyairi dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (13/6/2022).
Ketua Forum Masyarakat Santri Nusantara (FormasNU), Ahmad Rouf Qusyairi/Foto: Anjasmara
Menurut Rouf, perlunya dibentuk Pansus Investasi BUMN agar kualitas fungsi kontrol DPR lebih maksimal. Karena punya daya dorong yang lebih kuat. “Jadi masyarakat bisa langsung tahu, alasan direksi Telkom dan Telkomsel mengucurkan dananya,” paparnya.
Lebih jauh Aktifis NU ini menambahkan melalui Pansus, maka citra DPR minimal bisa membaik karena akan dinilai masyarakat. “Jadi ada peran publik untuk terlibat memberi masukan secara terbuka,” paparnya.
Menurut Ketua Relawan Jokowi Barisan Penggerak Rakyat (BAPER), persoalan BUMN ini bersifat lintas sektoral, sehingga tidak cukup kalau hanya satu komisi. “Kita akan terus mengawasi persoalan investasi Telkom-Telkomsel ke banyak startup,” terangnya lagi.
Rouf mengaku khawatir bisnis dan investasi strartup jangan sampai menjadi sarana penggalangan dana untuk politik menjelang Pemilu 2024. Karena ini merupakan hal yang baru dan perangkat regulasinya masih kurang memadai untuk mengkontrol bisnis strart up ini.
Sementara itu, berdasarkan surat edaran yang diterima Suarainvestor.com, bernomor B/265/PW.01/6/2022, hal: Rapat Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI dengan Dirut Telkom Indonesia (Persero) dan Dirut Telekomunikasi Seluler yang semula akan dilaksanakan pada Selasa, 14 Juni 2022, pukul 14.00, berubah menjadi Selasa, 14 Juni 2022, menjadi pukul 10.00 sd selesai.
Surat undangan tersebut ditandatangani, Kepala Biro Persidangan I, ub, Kabag Set.Komisi VI DPR RI, Dewi Resmini, SE, M.si. ***
Penulis : Eko
Editor : Eko
