Investasi

Seknas Jokowi Dukung Pencabutan Lampiran Soal Investasi Miras

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengapresiasi langkah Presiden Jokowi mencabut sebagian Lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya yang mengatur investasi minuman beralkohol (miras).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Seknas Jokowi Dedy Mawardi menyatakan langkah Presiden yang mencabut kebijakan miras itu sudah sangat tepat untuk kemaslahatan umat.

Pencabutan lampiran tersebut sebagai bukti nyata bahwa Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang mendengar masukan dari berbagai kalangan, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta pemerintah daerah untuk kebaikan rakyat.

“Dengan dicabutnya sebagian lampiran Perpres Nomor 10 tahun 2021, kami minta kepada masyarakat untuk menghentikan perdebatan yang kontroversi tentang Perpres itu di medsos,” kata Dedy di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Lebih jauh kata Dedy, Seknas menghimbau kepada pemerintah jika ingin menerbitkan peraturan seperti ini lebih tepat mengundang organisasi keagamaan dan para ulama agar ketika peraturan diberlakukan tidak mengundang kontroversi.

Terkait soal investasi, sambung Dedy, Seknas mendukung penuh kepada 4 provinsi yakni Bali, Papua, Sulawesi Utara dan NTT. Hanya disarankan, supaya rencana investasi itu diatur lebih hati-hati. “Jangan sampai mengusik rasa keimanan masyarakat lainnya,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021).

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan industri minuman keras dalam daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Padahal dulu, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top