*) Rudi Andries
Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menyerukan, Tahun Baru 2026 hendaknya dijadikan momentum koreksi arah pembangunan nasional dengan Pancasila sebagai kompas utama, di tengah meningkatnya tantangan sosial, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, kerawanan penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
DNIKS menilai, berbagai persoalan tersebut bukan sekadar tantangan teknis, melainkan indikasi menjauhnya praktik bernegara dari nilai-nilai Pancasila. Ketimpangan sosial-ekonomi yang melebar, kerusakan lingkungan yang masif, serta hukum yang belum sepenuhnya adil adalah sinyal serius bahwa keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila masih belum terwujud.
Ketimpangan dan Kerawanan Sosial
DNIKS menyoroti meningkatnya kerentanan kelompok miskin, pekerja informal, masyarakat adat, dan wilayah pinggiran akibat model pembangunan yang belum merata. Ketimpangan yang dibiarkan berlarut berpotensi melahirkan krisis sosial, konflik horizontal, dan delegitimasi negara.
Krisis Ekologi sebagai Krisis Kemanusiaan
Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah memperparah bencana ekologis dan mengancam ruang hidup rakyat. DNIKS menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran terhadap hak hidup dan keadilan antar generasi, serta bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial Pancasila.
Penegakan Hukum dan Tata Kelola Negara
DNIKS menilai penegakan hukum harus dibebaskan dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Hukum yang tidak adil hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik dan melemahkan wibawa negara. Negara yang kuat adalah negara yang adil, bukan yang represif. Pemerintahan yang bersih adalah syarat mutlak bagi kesejahteraan sosial.
Komitmen DNIKS
Memasuki 2026, DNIKS berkomitmen untuk:
Mengawal kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial,
Mendorong perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis,
Memperjuangkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat,
Menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. DNIKS mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan pedoman nyata dalam kebijakan dan tindakan negara.
Selamat Tahun Baru 2026.
Pancasila harus hidup dalam kebijakan, berpihak pada rakyat, dan menjaga masa depan Indonesia.— DNIKS.***
*) Wakil Ketua umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
