JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun menyoroti kinerja Bank Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari BNI, BRI, Mandiri, BTN dan BSI. Adapun yang disinggung antara lain, soal potongan biaya admin, tantiem direksi dan komisaris, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan target laba perbankan. “Saya mendapat aduan dari konstituen, yang menanyakan soal potongan bunga bank dan biaya admin. Setiap bulan mereka mengaku dipotong biaya admin,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI yang dimpimpin langsung oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, pada Kamis (21/8/2025).
Diakui Rudi, bahwa konstituennya ini berasal dari beragam sektor usaha. “Ya, namanya nasabah ada tabungan yang Rp100.000, atau Rp200.000, baik itu BI, BRI, Mandiri dan BSI. Ya namanya masyarakat bawah, kadang bertanya kok potongan banyak dan ada yang tabungannya sampai kosong,” paparnya.
Rapat ini dihadiri langsung oleh para Direktur Utama pada sejumlah bank Himbara tersebut dengan agenda memaparkan rancangan rencana kerja tahun 2025, evaluasi kinerja semester pertama tahun 2025, dan membahas isu-isu lain yang relevan. “Nah, selain itu ada juga konstituen yang mempertanyakan soal Tantiem Komisaris, lalu kerjanya apa komisaris itu sebagaimana yang diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto sampai Tantiemnya Rp4 Miliar setahun,” ujarnya seraya mempertanyakan.
Legislator Nasdem dari Dapil Sumatera Utara III itu juga meminta penjelasan sejauhmana kinerja Bank Himbara ini menyalurkan KUR untuk kalangan usaha kecil (UMKM). “Berapa besar KUR ini untuk usaha mikro, nah Pak Dirut BRI ini paling besar bekerja untuk penyaluran KUR. Begitu juga dengan Dirut BNI, Mandiri, BSI dan BTN,” tuturnya.
Politisi muda Nasdem itu menceritakan saat terjadinya kasus Covid-19 melanda Indonesia. Daya tahan UMKM cukup bagus, bahkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu terganggu. “Rupanya KUR ini cukup membantu UMKM selama masa pandemi Covid-19, sehingga ekonomi rakyat kecil masih bergerak,” jelasnya lagi
Yang terakhir, kata Rudi, tentang pendapatan laba usaha Bank-Bank Himbara ke depan. Pasalnya, Presiden Prabowo sudah menargetkan kontribusi BUMN mampu memberikan minimal US$50 miliar atau setara dengan Rp807,75 triliun kepada negara. “Jadi saya ingin tanya pada 2026, berapa laba BUMN, lalu deviden, pajak dan berapa target maksimal,” imbuhnya.
Sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyampaikan Himbara akan mendukung program pemerintah dengan memberikan pembiayaan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk misalnya, menargetkan pembiayaan hingga 30% dari dari total keseluruhan Kopdes. Target ini diharapkan bisa terealisasi hingga tahun depan. “Untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kami punya sekitar 30% dari 15.000 (Kopdes) itu menjadi target yang sudah kami susun, menjadi target untuk penyaluran kami di tahun-tahun ini dan tahun depan,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Riduan dalam agenda RDP bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/8/2025).
Riduan membeberkan, untuk mendorong kelancaran program pemerintah ini, saat ini pihaknya sedang memberikan pelatihan kepada hampir 1.740 calon pengurus Kopdes.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk juga menegaskan bahwa BRI, Bank Mandiri, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) saat ini telah memiliki 103 percontohan pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa program Kopdes ini sejatinya ialah bagaimana koperasi tersebut bisa memiliki revenue dan ada perputaran uang di dalamnya. Nantinya, koperasi tersebut akan dibagi menjadi dari skala kecil, menengah, dan besar. Skala inilah yang akan mempengaruhi perputaran modal kerja dan revenue masing-masing koperasi.
Hery mengungkapkan, dalam penyaluran pembiayaan Kopdes ini, bank akan mengadopsi skema channeling. “Kami polanya itu adalah channeling. Jadi untuk menjalankan itu tidak ada biaya dana, tidak ada overhead cost. Tapi kami akan diberikan margin seadanya karena ini program pemerintah,” tegas Hery.
Sementara untuk mengatasi risiko kredit macet dari Kopdes, Hery menjelaskan bahwa penanganan risiko ini sudah tertera dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDPM)
“Kemendes itu memberikan kesempatan dan juga merilis sekitar 30% dana desa itu bisa digunakan untuk meng-intercept kalau kooperasi tadi itu ada tunggakan. Kami tidak ingin koperasi itu macet. Tapi yang penting itu adalah bagaimana membangun kooperasi dengan modal awal itu ada bisnisnya,” pungkasnya.***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
