JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mengkritik kebijakan Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dinilai belum berpihak program kerakyatan. Bank Mandiri dianggap belum mendukung program strategis pemerintah, khususnya Program Presiden Prabowo Subianto. Sementara BSI, disesalkan karena tingkat bunga pembiayaan yang dinilai lebih tinggi dari bank konvensional. “Kami berharap Bank Mandiri lebih proaktif, meskipun belum ada penugasan dari pemerintah, sehingga Bank Mandiri bisa memberikan kontribusi untuk pemerintah,” kata Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Himbara, BNI, Mandiri, BRI, BSI di Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Bagaimanapun juga, kata Nando-sapaan akrabnya, program Presiden Prabowo Subianto merupakan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat. “Jadi harus kita dukung bersama-sama, terutama dengan Bank Himbara, dan kalangan perbankan lainnya. Sehingga progam-program presiden bisa berjalan dengan baik,” ujarnya lagi.
Lebih jauh Nando memberikan apresiasi khususd terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata terhadap agenda program strategis Presiden.
Dalam rapat bersama jajaran direksi perbankan Himbara, Nando menilai langkah BRI, BNI, dan BSI sudah sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional.
“Kami melihat BRI menunjukkan kinerja yang semakin baik, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program Presiden. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh BNI dan BSI yang konsisten memberikan dukungan nyata, misalnya melalui inisiatif Koperasi Merah Putih dan berbagai program strategis lainnya,” terangnya.
Anggota Komisi VI DPR, Mufti Aimah Nurul Anam/Foto: dok Parlementaria
Sementara Anggota Komisi VI DPR, Mufti Aimah Nurul Anam menyesalkan kebijakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terkait suku bunga pembiayaan yang dinilai lebih tinggi dari bank konvensional. “Padahal
BSI didirikan salah satunya untuk menyediakan pembiayaan murah,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Lebih jauh Gus Mufti-sapaan akrabnya mengaku pada awalnya tidak percaya dengan laporan tersebut. Namun pihaknya mencari data perbandingan antara bunga pembiayaan BSI dengan bank syariah di Malaysia dan bank konvensional di Indonesia. “Nah kami enggak percaya awalnya, masa sih perbankan BSI yang seharusnya sensitif terhadap hal riba, terhadap bunga-bunga yang secara agama itu masih diperdebatkan, tapi kemudian bunganya lebih tinggi?” ungkap Anam.
Hasil data yang dihimpun menunjukkan bahwa bunga pembiayaan BSI memang lebih tinggi, bahkan dibandingkan dengan bank konvensional seperti BCA dan BNI, serta bank syariah di Malaysia.
Menurutnya, bunga pembiayaan BSI bisa mencapai 11%, sementara di Malaysia hanya 4%. “Ternyata betul hasilnya jauh. BSI bisa setara 11%, sedangkan di Malaysia 4%. Bahkan dibandingkan dengan BCA kemudian BNI dan lain sebagainya yang ada di Indonesia masih jauh lebih tinggi,” beber politisi Partai PDI Perjuangan itu.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, memberikan penjelasan yang terkait dengan tingkat kompetisi di sektor perbankan syariah. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan pembiayaan di bank syariah yang mencapai 16%-17% memicu kompetisi yang sangat ketat, termasuk dalam hal tarif.
Selain itu, Anggoro juga meminta agar perbandingan bunga pembiayaan dibedakan berdasarkan akad atau skema yang digunakan, seperti murabahah atau musyarakah, yang memiliki implikasi berbeda terhadap tingkat bunga. “Itu yang akan bisa kita perbandingkan dengan baik. Karena tentu kita akan sangat kompetitif dengan pricing-pricing di market. Ada program-program juga, jadi nanti kita bisa secara tertulis,” kata Anggoro.***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
