Headline

Paripurna DPR Setujui RUU EBT Masuk Prolegnas 2021

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM--Rapat Paripurna DPR mengesahkan secara resmi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Badan Legislasi (Prolegnas Baleg) DPR. Dari 61 usulan RUU yang masuk, hanya 33 RUU yang berhasil diseleksi masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa penetapan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021 itu telah melalui sejumlah tahapan, termasuk memperhatikan pandangan mini fraksi terkait substansi RUU. “Pada prinsipnya semua menyetujui Prolegnas Prioritas 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan 2020-2024,” katanya saat membacakan laporan Baleg di Sidang Paripurna DPR, Selasa (23/3/2021).

Tak lama kemudian, pimpinan sidang Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada para peserta sidang terkait persetujuan atas laporan Baleg.

“Mari kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna ini, untuk kemudian kita dapat menyetujui laporan Ketua Badan Legislasi DPR RI mengenai penetapan prolegnas RUU prioritas 2021. Dan apakah dapat kita setujui?,” tanya Dasco kepada para peserta sidang.
“Setuju,” jawab para peserta sidang diiringi dengan ketukan palu oleh Dasco.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan
pembentukan RUU EBT menjadi sangat penting dan diprediksi akan selesai 2021 untuk menyongsong masa depan energi hijau. Apalagi dunia internasional sedang memacu industri mobil listrik terkait dengan clean energy. “Ya diperkirakan 2021, bisa selesai. Apalagi sudah masuk Prolegnas 2021 ini,” katanya, Selasa (23/3/2021).

Lagi pula, kata Anggota Fraksi Partai Demokrat, energi terbarukan sudah mulai populer di Eropa. Sebentar lagi energi fosil bakal ditinggalkan. Peralihan sumber energi listrik di Indonesia dari komponen fosil batubara menuju energi terbarukan perlu secepatnya direalisasikan. “Jadi
pmbentukan RUU EBT menjadi penting untuk dikawal,” ujarnya.

Menurut Sartono, RUU ini terus dimatangkan dengan melakukan pengkajian bersama para pakar energi.
“UU ini nanti akan memberikan suatu landasan hukum yang kuat bagi yang bergerak di bidang sektor tersebut,” terangnya.

Lebih jauh Sartono mengungkapkan, di tengah banyaknya potensi sumber listrik yang mampu menyumbang energi terbarukan, Indonesia seharusnya bisa menjadi role model bagi negara-negara lain. Iklim tropis Indonesia memungkinkan perolehan sumber energi surya lebih besar karena masa penyinaran matahari jauh lebih panjang.

Bahkan, kata Sartono, setiap rumah tangga di Indonesia seharusnya bisa memenuhi kebutuhan listrik harian mereka sendiri dari tenaga surya. Hanya saja, harga pembangkit listrik tenaga surya di atap rumah atau gedung kini cukup kompetitif, di samping skema bisnis listrik nasional masih menempatkan PT PLN sebagai pembeli tunggal.

“Karena itu, kami mengupayakan semaksimal mungkin agar RUU EBT ini mengakomodasi hal-hal yang basisnya spesifik agar aturannya bisa dipertanggungjawabkan,,” paparnya lagi.

Pembentukan RUU EBT juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dalam mengendalikan perubahan iklim global bersama 171 negara. Untuk itu, Sartono meminta pemerintah serius memikirkan upaya mengurangi pemanasan global lewat UU yang nantinya diberlakukan. “Jangan sampai negara lain sudah bertransformasi ke produk baru, kita masih betah di produk lama. Ketinggalan jauh kita,” ujarnya.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menegaska demi mewujudkan kedaulatan energi dengan berbasiskan sumber daya lokal, Indonesia harus terus mengupayakan beragam potensi yang ada. Akan banyak nantinya sumber energi terbarukan, tidak hanya matahari. Energi baru ini harus memberi manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Sartono.

Berikut daftar 33 RUU di Prolegnas Prioritas 2021 yang disahkan DPR hari ini:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)

11. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat

13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

20. RUU tentang Praktik Psikologi

21. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

22. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

23. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

25. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

27. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

28. RUU tentang tentang Ibukota Negara (Omnibus Law).

29. RUU tentang Hukum Acara Perdata.

30. RUU tentang Wabah

31. RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

32. RUU tentang Daerah Kepulauan.

33. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.

Daftar RUU Kumulatif Terbuka

1. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.

2. Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top