JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pemerintah perlu mereformasi sistem kesehatan pada 2022 sebagai salah satu wujud target pemerintah dalam melakukan reformasi struktural. Di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, penting bagi pemerintah fokus mengoptimalkan sektor tersebut agar dapat mencapai target APBN yang diharapkan. “Dengan pandemi seperti sekarang, kita tidak tahu kapan berakhirnya, maka reformasi sistem kesehatan harus jelas,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Menjaga RUU APBN 2022 untuk kepentingan rakyat’ di Jakarta, Selasa (24/8/2021).
Menurut Misbakhun, kondisi akhir-akhir ini sering didapati bagaimana fasilitas kesehatan sering kesusahan dalam menangani gejolak pandemi ini. Sekadar informasi target belanja negara tahun depan yang berkisar RP2.708 triliun, lebih kecil dibandingkan target belanja tahun ini yang berada pada level Rp2.750 triliun.
Lebih jauh kata Misbakhun, pemerintah telah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara di tahun 2022. Namun demikian, politisi Partai Golkar itu turut mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu sudah mencukupi untuk melakukan reformasi di bidang kesehatan.
Misbakhun turut menyoroti upaya pemerintah dalam pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pada RUU APBN 2022 dengan memberikan dukungan insnetif perpajakan. Hanya saja susunan insentif belum terbaca pada struktur APBN tahun depan.
Jumlah target belanja tahun depan juga lebih kecil dari target belanja 2020 lalu yang sebesar Rp2.739 triliun. Meskipun tantangan berupa pandemi Covid-19 masih belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir, Misbakhun berharap pemerintah terus mengoptimalkan upaya pemulihan sosial-ekonomi masyarakat lewat target belanja APBN tersebut.
