JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM—Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menemui Pimpinan MPR guna mendapatkan masukan terkait pengembangan koperasi ke depan. Karena koperasi hingga saat in belum menjadi pemain utama dalam perekonomi nasional meski pemerintah telah mempunyai keinginan politik untuk memajukannya. “Perkembangan Koperasi ditengah dinamika perekonomian global masih belum menggembirakan,” kata Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid dalam paparannya kepada Ketua MPR, Senin (3/2/2020).
Dalam kesempatan itu, Ketua MPR, Bambang Soesatyo sekaligus memperkenalkan Pengurus Pusat Dekopin yang bersilaturhaim dan melaporkan laporkan hasil Munas Dekopin November 2019 lalu. Nurdin Halid terpilih kembali menjadi Ketua Umum Dekopin periode 2020 – 2024 secara aklamasi.
Pada kesempatan ini Nurdin Halid secara khusus memperkenalkan pengurus baru khususnya para Wakil Ketua Umum Dekopin yang berkesempatan mendampingi Ketua Umum, antara lain yang hadir adalah Sekjen Pahlevi Pangerang dan para Wakil Ketua Umum Ferry Juliantono, Yusuf Solihin, Muslim, Sirajudin Sewang, Raliansen Saragih, Adi Sulistyo, Meilani, Sharmila, M. Sukri, Agung Sujatmoko dan Jafar Hafsah, Idris Laena serta Pahlevi Pangerang sebagai Sekjen. “Koperasi belum menjadi pemain utama yang signifikan dalam perekonomian nasional,” tambahnya.
Lebih jauh kata Nurdin, pemerintah telah memiliki political will tapi belum punya will to action atau keinginan untuk bertindak. “Maka dari itu kami meminta kepada Ketua MPR RI untuk bisa ikut mendorong koperasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional sesuai amanat UUD 1945 dan sejalan asas gotong royong di Indonesia.” ungkapnya.
Selain itu Nurdin juga meminta dukungan kepada Ketua MPR untuk mengawal kepengurusan Dekopin lima tahun ke depan sambil menyerahkan bundel dokumen laporan hasil Munas Dekopin 2019.
Nurdin menjelaskan bahwa Dekopin adalah wadah perjuangan dan kebersamaan dalam mewujutkan keadilan dan kemakmuran sosial melalui koperasi.
Lebih dari itu, Dekopin adalah wadah tunggal yang mengawal roh koperasi Indonesia. Karena itu, gerakan koperasi siap melawan setiap upaya memecah belah koperasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung Dekopin mengarusutamakan koperasi dalam perekonomian nasional. Karena itu, MPR RI akan mendorong UU Perkoperasian diagendakan kembali di DPR RI. “Dengan semangat dan asas gotong royong koperasi harus kembali ditumbuh-kembangkan. MPR akan ikut Mendorong UU Perkoperasian yang sempat tertunda kembali diagendakan pembahasannya di DPR, ” tegas Bambang Soesatyo saat menerima Pengurus Pusat Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (3/2/2020).
Menurut Waketum Golkar itu, ada UU yang carry over atau diambil – alih dari masa periode sebelumnya yang sempat tertunda tersebut.
Hadir Ketua Umum Dekopin periode 2020-2024 Nurdin Halid, didampingi oleh Sekjen, para Wakil Ketua Umum, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar Dekopin.
Karena itu, Dekopin di bawah kepemimpinan Nurdin Halid ini diharapkan pemerintah memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. “Saya nendorong pemerintah, baik Presiden dan Menteri koperasi untuk memperhatikan dan mengarusutamakan perkoperasian dalam perekonomian nasional,” pungkasnya.
