JAKARTA-Kalangan DPR merasa aneh dengan pengoperasian sistem komputerasi haji terpadu (Siskohat) yang saat ini diterapkan Kementerian Agama. Kejanggalan itu terlihat Siskohat Indonesia tak terkoneksi langsung (online) dengan Siskohat Pemerintah Arab Saudi. “Lho, kenapa Siskohat Malaysia bisa online langsung dengan Siskohat Arab Saudi. Ini ada apa, jelas menimbulkan kecurigaan,” kata anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Dengan tidak terkoneksi secara langsung, kata anggota F-PPP, maka terjadi double entry. Disini ada kecurigaan bahwa quota haji untuk masing-masing BPIH diatur oleh “oknum” yang mengoperasikan Siskohat. “Mestinya kalau on line kasus kuota haji ini tak bisa diatur atur. Sebab jatah kuota dari Arab Saudi bisa langsung dilihat oleh calon jamaah haji dari tanah air,” tambahnya.
Terkait kasus ini, lanjut Wakil Sekjen PPP, pihaknya akan mempertanyakan Kementerian Agama. Karena Siskohat yang kabarnya sudah canggih ternyata belum secanggih negara lain. “Ini harus segera diperbaiki, demi peningkatan kualitas layanan haji ke depan,” ujarnya.
Terkait permintaan masyarakat agar BPIH turun, Mustaqim menegaskan sebenarnya DPR sudah berhasil menurunkan biaya haji. Namun hal ini karena nilai tukar rupiah yang merosot.
Sebelumnya
Komisi VIII DPR RI menetapkan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1437 H/2016.
Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay mengatakan penurunan BPIH 2016 tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji.
“Adapun BPIH 2016 sebesar Rp. 34.641.340 atau senilai 2.585 dolar AS, dengan asumsi nilai tukar satu dolar sama dengan Rp 13.400. Jadi rata ratadirect cost BPIH 2016/1437 H dalam dolar turun sebesar 132 dolas AS,” ujarnya.
Walaupun terjadi penurunan BPIH, namun ada beberapa pelayanan haji yang akan ditingkatkan. Di antaranya, makan di Makkah yang ditanggung menjadi dua kali per hari, sebelumnya hanya sehari. Kemudian, lanjutnya, peningkatan kualitas bus antar kota, yakni Makkah, Madinah dan Jeddah.
Komisi VIII juga mendesak Menteri Agama mempercepat proses penerbitan keputusan Presiden RI tentang BPIH 2016 ini. Baca juga, Kemenag Diminta Transparan Soal Dana Makanan Jamaah Haji. ***
