BOSTON, SUARAINVESTOR.COM— Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai terdapat sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas perekonomian nasional. Antara lain, sinkronisasi kebijakan, penguatan penerimaan negara, serta pengelolaan fiskal yang disiplin menjadi aspek penting agar risiko terhadap perekonomian dapat diminimalkan. “Kebijakan yang diterbitkan berbagai otoritas saat ini masih memerlukan sinkronisasi karena belum seluruhnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya melalui pesan WhatApps (WA) dari Boston, Amerika Serikat kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Lebih jauh Hafisz Tohir menilai kredibilitas bauran kebijakan fiskal dan moneter masih perlu diperkuat sehingga mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha dan pelaku pasar. Selain itu, ia menyoroti kondisi penerimaan negara yang dinilai masih relatif lemah dibandingkan negara-negara dengan peringkat BBB.
Menurut Hafisz, rasio pajak Indonesia masih rendah sehingga pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai sumber kebocoran penerimaan, bukan dengan menaikkan beban pajak. “Bahwa polemik mengenai pengalihan dividen BUMN ke Danantara yang dinilai perlu mendapat perhatian,” tuturnya lagi
Dari sisi fiskal, kata Bang HT-sapaan akrabnya mengingatkan adanya potensi risiko apabila target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen diiringi dengan peningkatan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga mendekati 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026.
Untuk itu, Hafisz mengusulkan agar DPR meminta pemerintah menyusun peta jalan (road map) perpajakan yang berorientasi pada perluasan basis pajak tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Mantan Ketua Komisi VI DPR ini, bahwa perlambatan ekonomi akibat kebijakan perpajakan justru dapat berdampak pada melemahnya penerimaan negara.
Ia juga menilai parlemen perlu memastikan target pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan disiplin fiskal. Defisit anggaran, kata Hafisz, harus tetap dijaga agar tidak melampaui batas 3 persen PDB karena dalam jangka panjang kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penurunan peringkat atau country risk.
Di sisi lain, Hafisz menekankan pentingnya konsistensi dan kepastian kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang berubah-ubah dinilai dapat mengurangi kepercayaan investor. Bahkan, apabila diperlukan, pemerintah dapat menunda penerbitan aturan baru agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Ia juga mengusulkan pembentukan tim pengawas di DPR untuk mengawal pengelolaan Danantara, pelaksanaan program hilirisasi, serta belanja sosial. “Pengawasan tersebut diperlukan untuk memperkuat transparansi dan kredibilitas berbagai program strategis pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hafisz menyampaikan tiga langkah yang menurutnya perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, melindungi dunia usaha dari tekanan eksternal, terutama karena sektor manufaktur dan ekspor Indonesia masih menghadapi dampak tarif Amerika Serikat serta gangguan rantai pasok global.
Kedua, pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan bagi industri dan UMKM agar tetap mampu tumbuh dan mengurangi risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
Ketiga, percepatan program hilirisasi harus dilakukan secara lebih terarah. Menurut Hafisz, hilirisasi tetap perlu berjalan, namun jangan sampai melemahkan ekspor karena kondisi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dan memperbesar beban APBN.
Hafisz mengingatkan, apabila berbagai langkah tersebut tidak segera dilakukan, tekanan terhadap masyarakat akan semakin besar. Kenaikan harga kebutuhan pokok, menurut dia, akan diikuti meningkatnya pengeluaran rumah tangga sehingga beban ekonomi masyarakat semakin berat. “Demikian masukan dan saran saya sebagai mantan pimpinan Komisi XI DPR RI. Salam untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkas Hafisz Tohir.***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
