*)Dr H.A. Effendy Choirie
Pendahuluan
Fenomena kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), rangkap jabatan, dan rangkap gaji di tengah kondisi rakyat yang semakin terjepit menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah kebijakan negara ini bijak dan adil? Di satu sisi, pemerintah beralasan bahwa kenaikan gaji ASN dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, daya saing, dan kesejahteraan aparatur. Namun di sisi lain, rakyat kecil justru dibebani dengan pajak, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta minimnya jaminan sosial.
Logika Negara dan Paradoks
Kebijakan Kebijakan menaikkan gaji ASN harus ditempatkan dalam kerangka logika negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Ironisnya, kebijakan tersebut sering kali diikuti dengan praktik rangkap jabatan—di kementerian, BUMN, hingga universitas—yang berimplikasi pada rangkap gaji dan honorarium. Hal ini menimbulkan beban APBN yang semakin besar sekaligus memunculkan ketidakadilan sosial.
Dampak Fiskal terhadap APBN 2024–2026
Belanja pegawai dalam APBN 2024–2026 mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2024, belanja pegawai mencapai lebih dari Rp 500 triliun, meningkat di tahun 2025, dan diproyeksikan terus naik di tahun 2026. Sebaliknya, alokasi untuk subsidi rakyat dan bantuan sosial tidak mengalami kenaikan yang sebanding. Hal ini menimbulkan kesenjangan: ASN menikmati kenaikan pendapatan, sementara rakyat kecil justru terbebani.
Rakyat yang Makin Terjepit.
Sementara ASN menikmati kenaikan gaji, rakyat menghadapi kenaikan harga pangan, energi, dan pajak. Data BPS tahun terakhir menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih berkisar 9–10%, sedangkan ketimpangan (Gini Ratio) tetap tinggi. Bank Dunia bahkan mengingatkan potensi meningkatnya kemiskinan ekstrem jika kebijakan fiskal tidak diarahkan pada sektor produktif dan perlindungan sosial yang lebih kuat.
Praktik Rangkap Jabatan & Moralitas Pejabat Publik
Rangkap jabatan bukan hanya masalah administratif, melainkan moralitas pejabat publik. Banyak pejabat yang merangkap posisi sebagai komisaris BUMN, pengurus lembaga, bahkan dosen tetap di universitas. Praktik ini tidak hanya menguras anggaran negara, tetapi juga menggerus rasa keadilan masyarakat. Seharusnya, pejabat publik fokus pada satu jabatan agar kinerjanya maksimal dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Alternatif dan Solusi
Untuk keluar dari paradoks kebijakan ini, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi secara serius. Pertama, larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik perlu ditegakkan dengan sanksi tegas. Kedua, efisiensi belanja negara harus menjadi prioritas, termasuk menghentikan pemborosan untuk fasilitas pejabat. Ketiga, anggaran perlu dialihkan ke sektor produktif: UMKM, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kerakyatan. Negara-negara maju menunjukkan bahwa keadilan sosial dapat terwujud jika distribusi anggaran berpihak pada rakyat banyak, bukan segelintir pejabat.
Infografis Ringkas: Poin-Poin Utama
• Belanja pegawai 2024–2026 meningkat drastis, sementara subsidi rakyat stagnan.
• ASN menikmati kenaikan gaji, rakyat terhimpit harga pangan, energi, dan pajak.
• Praktik rangkap jabatan → rangkap gaji → ketidakadilan & beban APBN.
• Reformasi birokrasi dan larangan rangkap jabatan mendesak dilakukan.
• Anggaran negara harus diarahkan ke UMKM, pendidikan, kesehatan, dan rakyat kecil.
• Sejahtera Untuk Semua hanya terwujud bila negara berpihak pada rakyat, bukan pejabat.
Penutup
Kebijakan menaikkan gaji ASN dan membiarkan praktik rangkap jabatan menimbulkan kesan negara tidak bijak dan tidak adil terhadap rakyatnya. Prinsip ‘Sejahtera Untuk Semua’ harus diwujudkan, bukan hanya menjadi slogan. DNIKS menegaskan bahwa kesejahteraan sosial sejati adalah ketika rakyat kecil merasakan manfaat langsung dari kebijakan negara, bukan hanya pejabat dan ASN. Bijak dan adilkah kebijakan ini? Jawabannya sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk berpihak pada rakyat.***
*)Ketua Umum DNIKS, Anggota DPR RI FPKB 1999–2013
