Market

Hingga Awal 2021, IPSN: Pertumbuhan Ekonomi Masih Minus

Hingga Awal 2021, IPSN: Pertumbuhan Ekonomi Masih Minus

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir 2020 diprediksi masih minus. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 mencapai -5,32%, kemudian kuartal III-2020 sebesar -3,49%. “Prediksi saya hingga awal 2021 masih berat, karena situasi pandemi yang berdampak pada ekonomi ini, tidak hanya terjadi di tingkat nasional maupun regional, tetapi global atau dunia,” kata Ketua umum Ikatan Profesional Sinergi Nawacita (IPSN) Donny Imam Priyambodo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

Lebih jauh Anggota DPR periode 2014-2019 ini menjelaskan belum ditemukannya vaksi anti Covid-19 yang benar-benar mujarab, maka membuat situasi ekonomi nasional belum berjalan cepat. Sehingga terjadinya hambatan koneksitas yang bertautan masalah ekonomi antar negara, membuat semua kegiatan ekonomi mengalami penurunan.

Mantan anggota Komisi XI DPR ini menambahkan parameter untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan , seperti yang pernah saya jelaskan hanya dua saja poinnya, yaitu FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung yang masuk ke Indonesia dari luar dan kegiatan ekspor. “Selama itu bisa naik, maka pertumbuhan ekonomi akan mengikuti,” terangnya.

Politisi Nasdem ini membeberkan sejumlah hal yang membuat distribusi dana PEN berjalan lambat. Serapan dana tidak bisa cepat itu karena bagaimanapun juga prosedur alias birokrasi tetap harus dilewati. “Apalagi ada 2 kali perubahan APBN, sehingga hal tersebut membuat penyaluran PEN ada sedikit keterlambatan dan penyesuaian prosedur,” imbuhnya.

  • Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan satu-satunya anggaran yang belum terserap, berdasarkan data Kementerian Keuangan adalah anggaran pembiayaan korporasi yang jumlahnya mencapai Rp62,22 triliun. “Insentif usaha terutama di bidang perpajakan, kita terus meningkatkan sekaligus juga mengantisipasi terjadinya penerimaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena berbagai insentif perpajakan yang kita berikan maupun juga kondisi dunia usaha yang memang sangat tertekan,” katanya, Selasa, (10/11/2020).

Mantan Direktur pelaksana Bank Dunia itu menegaskan bahwa krisis selalu menjadi momentum untuk menguji stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Lebih jauh Ani-sapaan akrabnya, serapan yang paling ekspansif adalah anggaran perlindungan
sosial yang totalnya mencapai Rp244,59 triliun. Hingga kini realisasinya telah mencapai 69,6 persen dari total pagu anggaran atau sekitar Rp170,2 triliun. Akhir tahun mendatang diperkirakan serapan anggaran pagu ini akan mencapai 100 persen.

“Perlindungan sosial yang begitu sangat maju dan besar sudah 70 persen terserap, dan ini lebih karena masalah penjadwalan sampai akhir tahun untuk kami semuanya tetap bisa tergunakan,” ungkapnya.

Anggaran Perlinsos sendiri terdiri dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Luar Jabodetabek, Prakerja, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Subsidi Kuota/Internet. Internet Pendidikan, serta Bantuan Gaji Honorer Guru.

Selain anggaran Perlinsos, ada pula anggaran kesehatan yang realisasinya sebesar 35,23 persen dari total anggaran Rp84,75 triliun.

Kemudian, anggaran sektoral Kementerian/Lembaga dan pemda sebesar Rp68,22 triliun yang serapannya mencapai 42,94 persen.

Ada pula anggaran untuk sektor UMKM sebesar Rp114,82 triliun dengan realisasi anggaran mencapai 80,65 persen dan insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun dengan serapan sebesar 29,43 persen. ***

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top