Nasional

Fahri Hamzah Usulkan Pansus Undang Pembentuk UU KPK

JAKARTA – Berbagaiu pihak yang terlibat dalam pembentukan Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siudang oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Diantara pihak-pihak tersebut termasuk Presiden ke -5 RI Megawati Soekarnoputri. Sehingga mereka bisa menilai sejauhmana melihat perjalanan KPK sekarang ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). Dia mengusulkan agar para pembuat undang-undang itu dihadirkan supaya mengetahui pandangan mereka tentang perjalanan KPK sekarang ini.

Menurut Fahri, UU KPK terbentuk saat pemerintahan Megawati, juga ada mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, dan perwakilan tim DPR adalah Panda Nababan (FPDIP) dan lain-lain. “Mereka itu adalah orang-orang yang tahu betul waktu KPK dibuat apa nuansanya dan kenapa menjadi seperti sekarang ini?” katanya mempertanyakan.

Anggota DPR RI asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menyontohkan, mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang kini menjadi operasi inti KPK. Dalam ketentuan hukum pidana, kata Fahri, ‘tangkap tangan’ itu merupakan aksi spontan.

“OTT itu adalah perisitwa spontan. Kalau intip, operasi intelijen namanya. Sementara dalam hukum, terutama hukum pemberantasan korupsi tidak ada operasi intelijen,” jelas Fahri.

Sementara itu dalam proses penyelidikan hak angket, Pansus berencana mengundang sejumlah pihak terkait. Pertama yang ingin dihadirkan Pansus adalah mantan anggota Komisi II DPR, Miryan S Haryani. Namun, KPK menegaskan tak akan mengizinkan Miryam menghadiri panggilan Pansus KPK tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top