JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menilai bahwa amuk massa yang marak terjadi di berbagai daerah Indonesia akhir-akhir ini adalah alarm keras bagi pemerintah. Rakyat sudah lama menahan lapar, tertekan oleh kenaikan harga, dan dipaksa menanggung beban pajak yang kian mencekik. “Solusinya jelas, yakni bebaskan rakyat dari beban pajak dan segera ciptakan lapangan kerja layak,” kata Ketua umum DNIKS, A Effendy Choirie dalam keterangan resminya, Senin (1/9/2025).
Lebih jauh kata Gus Choi-sapaan akrabnya, bahwa pembebasan pajak dan lapangan kerja merupakan kunci meredam amarah rakyat sekaligus mengembalikan kepercayaan mereka pada negara. “Negara ada karena rakyat. Tanpa rakyat yang sejahtera, negara akan kehilangan makna,” ujarnya.
Gus Choi memahami bahwa rakyat marah melampiaskan dengan caranya sendiri, yakni menjarah, membakar fasilitas umum, hingga menyerang simbol-simbol kekuasaan. “Fenomena ini bukan sekadar “aksi kriminal”, melainkan letupan sosial akibat ketidakadilan struktural yang terus dipelihara,” terangnya.
Dikatakan Gus Choi, bahwa akar masalah itu berasal dari pajak dan pengangguran. Dimana, pajak sangat memberatkan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga rakyat dipaksa menanggung berbagai bentuk pajak langsung maupun tidak langsung. “Pajak PPN, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak UMKM, hingga pajak digital dan transaksi harian.”
Di sisi lain, sambung Gus Choi, pejabat negara hidup dalam kemewahan dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas negara yang berlebihan. Rakyat melihat ketimpangan ini sebagai bentuk ketidakadilan. Sementara pengangguran dan kurangnya lapangan kerja berdasarkan data BPS menunjukkan jutaan rakyat usia produktif masih menganggur. “Banyak pekerja hanya mampu bertahan dengan upah rendah. Industri tidak berkembang optimal karena ekonomi dibebani pajak tinggi, birokrasi yang ruwet, serta korupsi yang mengakar,” terangnya.
DNIKS, kata Gus Choi menawarkan solusi yang mendesak yakni bebaskan rakyat dari pajak terutama pada rakyat kecil, jadi harus dibebaskan dari semua bentuk pajak konsumtif. Negara memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, seperti tambang, hutan, laut, udara, serta keuntungan besar BUMN. Semua itu cukup untuk membiayai negara tanpa perlu memungut pajak dari rakyat kecil. “Pajak hanya diberlakukan kepada sektor-sektor super kaya, konglomerat, dan perusahaan multinasional yang mengeruk keuntungan besar di Indonesia,” tuturnya.
Menurut Gus Choi, segera ciptakan lapangan kerja yang masif. Pemerintah harus fokus pada program padat karya, industrialisasi berbasis SDA, dan revitalisasi pertanian-perikanan. Program infrastruktur bukan hanya membangun gedung dan jalan tol, melainkan harus diarahkan untuk membuka akses produksi rakyat, meningkatkan nilai tambah, dan memberi kepastian pasar. BUMN dan swasta wajib menjalankan kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility) secara nyata untuk membiayai program lapangan kerja rakyat.
Langkah lainnya, lanjut Gus Choi, efisiensi anggaran negara ditujukan pada pemangkasan belanja pejabat negara yang boros, seperti fasilitas mewah, gaji besar, perjalanan dinas yang tidak perlu. Dana itu dialihkan untuk subsidi pangan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Keadilan Sosial sebagai Prioritas, Konstitusi mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tidak boleh menafsirkan pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi semata. Yang dibutuhkan rakyat adalah keadilan distribusi: pangan murah, pekerjaan layak, dan rasa aman dari eksploitasi. “Penutup Amuk massa adalah peringatan keras bahwa kesenjangan sosial sudah berada di titik berbahaya. Jika pemerintah hanya menjawab dengan kekerasan aparat, maka percikan api akan semakin membesar menjadi kobaran yang sulit dipadamkan,” pungkasnya. ***
Penulis : Budiana
Editor : Budiana
