Market

UU APBN 2023 Disahkan, Inflasi Dipatok Jadi 3,6%

UU APBN 2023 Disahkan, Inflasi Dipatok Jadi 3,6%
Ketua Banggar Said Abdullah dan Menkeu Sri Mulyani/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undangn (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 menjadi Undang-Undang APBN 2023. Adapun sembilan fraksi telah menyatakan persetujuan RUU APBN ditetapkan sebagai UU. “Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Peserta paripurna langsung merespon. “Setuju”. Lalu, Rachmat Gobel mengetuk palu tanda sahnya sebuah Undang-Undang. Selanjutnya, UU APBN 2023 ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo dan proses pengundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelum diketuk palu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2023 ada di kisaran 5,3 persen. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2023 yang sudah disepakati oleh DPR RI. “Upaya pemulihan ekonomi akan terus dilakukan, proyeksi ekonomi tahun 2023 yang diperkirakan mencapai 5,3 persen cukup realistis, meskipun kita melihat tantangan Global yang melemah sebagai downside risk,” terangnya.

Sumber pertumbuhan ekonomi 2023 akan terus ditopang oleh sumber yang berasal dari ekonomi domestik, yaitu investasi dan konsumsi masyarakat. Disisi lain, pemerintah bersama otoritas moneter berupaya mengendalikan inflasi, agar harga komoditas pokok terjangkau bagi masyarakat. “Penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial terus dilakukan di dalam mewujudkan pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Selain itu, kata Ani-sapaan akrabnya, inflasi 2023 dinaikkan dari semula 3,3 persen menjadi 3,6 persen, mengingat masih ada potensi harga komoditas yang bergejolak, terutama disrupsi rantai pasok. Lalu, ICP telah disepakati pada tingkat USD 90 per barel, dan seperti yang yang terlihat hanya dalam 12 bulan terakhir ICP Indonesia bisa melonjak dari USD 120 turun tajam ke level USD 80.

Kata Menkeu, volatilitas ini harus dipertimbangkan dalam menjaga APBN tahun depan. Kemudian, disepakati lifting gas dinaikkan dari sebelumnya 1.050.000 barel ekuivalen sehari menjadi 1.100.000 barel per hari. Kendati begitu, target ini juga masih dihadapkan pada tantangan untuk mencapainya. Pada 2023 pemerintah juga akan terus menurunkan tingkat kemiskinan yaitu pada kisaran 7,5 persen hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada saran 5,3 persen hingga 6 persen, dan rasio gini pada kisaran 0,375 persen hingga 0,378 persen, pencapaian indeks pembangunan manusia diperkirakan pada 73,31-73,49.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengatakan arah kebijakan belanja negara pada 2023 menyasar sembilan agenda penting, diantaranya yakni (1) melanjutkan agenda peningkatan kualitas SDM sebagai keniscayaan untuk meraih Visi Indonesia Emas 2045, (2) percepatan pembangunan infrastruktur untuk transformasi ekonomi, (3) revitalisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor, (4) memperbesar adaptasi teknologi hijau dan pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai jalan transformasi energi, (5) antisipasi dan mitigasi segala resiko eksternal dan internal, serta (6) peningkatan efisiensi belanja negara yang bertumpu pada result base.

Untuk menopang arah kebijakan diatas, kata Said menambahkan Badan Anggaran DPR bersama dengan Pemerintah menyepakati besaran Belanja Negara sebesar Rp.3.061,2 triliun, atau ada selisih (naik) Rp.19,4 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp.3.041,7 triliun. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau naik Rp16,4 triliun dari usulan semula pemerintah dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun atau naik Rp3 triliun dari RAPBN 2023.

Adapun Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari;

1. Belanja K/L sebesar Rp.1.000,84 triliun, jumlah tersebut meningkat Rp7,67 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN Tahun 2023.

2. Belanja non-K/L sebesar Rp.1.245,61 triliun. Belanja non-K/L ini naik Rp.8,75 triliun dari usulan pemerintah. Adapun belanja non-K/L terdiri dari:
a. Program Pengelolaan Utang Rp.441,4 triliun
b. Program Pengelolaan Hibah Rp.10,1 miliar
c. Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp.298,49 triliun yang terdiri dari; subsidi Energi Rp.211,9 triliun dan subsidi Non Energi Rp.86,5 triliun
d. Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp.349,29 triliun.
e. Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp.156,41 triliun. ***

Penulis : Iwan Damiri
Editor   : Eko

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top