Perbankan

Utang 9 BUMN Dikeluhkan, Mulyadi: Rp3,5 Triliun Sangat Membebani BJB Dengan Bunga 0%

Utang 9 BUMN Dikeluhkan, Mulyadi: Rp3,5 Triliun Sangat Membebani BJB Dengan Bunga 0%
Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi/foto: DPR

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR menyoroti praktik pinjaman yang tidak wajar antara sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Hal ini menjadi menjadi keprihatinan serius adanya kewajiban utang BUMN mencapai triliunan kepada Bank BJB. “Sembilan BUMN di bawah kepemimpinan Bapak itu memiliki kewajiban lebih dari Rp 3,5 triliun, Pak. Dengan tingkat sungguh bunga berjalan aneh, Pak,” kata Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi saat Raker dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (21/5/2025).

Lebih jauh Mulyadi mengakui jajaran Bank BJB curhat kepada dirinya karena pihaknya berasal dari Dapil Jawa Barat, dimana manajemen Bank BJB “berkeluh kesah” karena beban akumulasi utang dari BUMN. “Bunganya, 0% sampai 3%, Pak. Bunga ditundanya 3% dan seterusnya. Ini kan miris, Pak,” terangnya.

Politisi muda Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa bunga pinjaman yang berjalan rata-rata hanya 0% hingga 1%, sementara bunga tertundanya berkisar antara 3% hingga 5%. Kondisi ini, sangat membebani Bank BJB, yang merupakan perusahaan terbuka (Tbk) dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat.

Mulyadi menekankan pentingnya atensi khusus dari Menteri BUMN terhadap persoalan ini dan berharap Bank Pembangunan Daerah, seperti Bank BJB, dapat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan tanpa harus menanggung beban dan kesulitan di kemudian hari. “Angka Rp 3,5 triliun itu, Pak, buat Jawa Barat luar biasa, Pak. Ini perusahaan Tbk juga, Pak, tapi markas Jawa Barat memiliki kebanggaan di BJB ini, Pak,” ujarnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu meminta Menteri BUMN agar segera diatensi. “Jangan sampai kami di Jawa Barat juga ikut kena imbas kesulitan. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian bersama,” Imbuhnya.

Menurutnya, perlu transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pinjam meminjam antara BUMN dan lembaga keuangan daerah, demi menjaga kesehatan finansial kedua belah pihak dan memastikan kontribusi BUMN bagi pembangunan wilayah berjalan optimal.***

Penulis  : Iwan Damiri
Editor    : Kamsari

BERITA POPULER

To Top