SURABAYA, SUARAINVESTOR.COM – Setelah usulan Presiden tiga Periode ditolak masyarakat, kini muncul cara lain yaitu Pemilu 2024 ditunda. Yang mengusulkan pertama kali adalah Abdul Muhaimin Iskandar. Padahal Pendiri PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) seorang yang konsisten dan selalu patuh terhadap konstitusi. Karena itu, kalau Ketua Umum DPP PKB coba melanggar konstitusi, itu sama saja sebagai pengkhianat reformasi Mei 1998.
“Seperti sebuah Orkestra, setelah Cak Imin melontarkan pemilu ditunda, diikuti oleh Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, dan kemudian terdengar kabar dari Luhut Binsar Panjaitan (LBP) Menko Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Imvestasi. Ada apa sebenarnya dengan para elit itu?” kata Waketum DPP BGD (Barisan Kader Gus Dur), Sudarsono Rahman, Kamis (17/3/2022).
Untuk itu, DPP BGD menolak keras usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, karena tidak ada persoalan darurat yang mengharuskan Pemilu ditunda. “Toh pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) sudah siap untuk melaksanakan Pemilu pada 14 Februari 2024,” ujarnya Cak Dar – sapaan akrab Sudarsono.
Dengan demikian lanjut Cak Dar, kalau mereka tetap memaksa dengan menghalalkan segala cara maka mereka itu benar-benar sebagai pengkhianat, atau ada kasus lain yang menjadikan mereka terus ngotot tunda pemilu? “Karena itu, DPP BGD mendukung kalau KPK segera membongkar kasusnya,” jelasnya. .
Cak Dar mendesak KPK membuka seluruh dugaan kasus korupsi yang ada tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Dimana banyak kasus di KPK perlu kepastian hukum (equality before the law). “Jangan ada yang menggantung, agar memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tambahnya.
Cak Dar menambahkan, bahwa kasus yang ditangani KPK masuk kategori extra ordinary Crime/luar biasa. “Dan, Barisan Kader Gus Dur Seluruh Indonesia bersama rakyat akan konsisten mengawal reformasi dan dugaan korupsi di KPK,” pungkasnya. ***
Penulis : Rahman
Editor : Budiono
