Nasional

Tolak Usulan Buat RS Pejabat, Anwar: Aneh, Zaman Covid Minta Fasilitas Negara

Tolak Usulan Buat RS Pejabat, Anwar: Aneh, Zaman Covid Minta Fasilitas Negara
dpr.go.id

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Fraksi Partai Demokrat menolak mentah -mentah terkait usulan politisi PAN guna membangun Rumah Sakit Khusus untuk pejabat yang terpapar Covid-19. Alasannya meminta-minta fasilitas negara di saat rakyat menderita tentu tidak berempati. “Bagi saya tidak elok di tengah krisis (covid-19) seperti ini meminta fasilitas yang macam-macam,” kata Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid dalam siaran persnya, Jumat, (9/7/2021).

Sebelumnya Wasekjen PAN, Rosaline Rumaseuw menjelaskan bahwa banyak pejabat negara positif Covid-19  dan sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Sehingga atas dasar itulah, meminta agar pemerintah dapat membuat rumah sakit khusus pejabat.

Lebih jauh Politisi Partai Demokrat ini mendesak agar pemerintah mementingkan dulu keselamatan rakyat ketimbang menggenjot pertumbuhan. “Agar Indonesia tidak berakhir menjadi negara gagal dan pendapatan rakyat menanjak dan bukan menurun,” terangnya lagi.

Bahkan Anwar Hafid menegaskan, bahwa hal yang jauh lebih penting saat ini adalah pemerintah dapat bekerja serius untuk penanganan pandemi.
Karena itu pemerintah harus fokus menangani ekonomi masyarakat terdampak covid-19.
“Seperti kebutuhan pangan bagi rakyat miskin dan stimulus bagi industri kecil yang sedang kesulitan.”

Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) ini meminta agar pemerintah harus bisa menjamin hidup masyarakat yang susah utamanya kebutuhan sehari-hari untuk makan.
“Kalau ini bisa dilakukan pasti kerumunan bisa kita cegah,” paparnya.

Mantan Bupati Morowali dua periode ini menambahkan, pemerintah harus fokus secara masif menyediakan dan melaksanakan vaksinasi dengan menyediakan fasilitanya yang mudah di akses masyarakat.

“Pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan yang maksimal seperti ketersediaan rumah sakit, ruang perawatan, obat dan oksigen,” tutur Anwar Hafid.

Terakhir, lanjut Anwar Hafid, pemerintah harus memastikan, agar tenaga medis dapat terjamin keselamatan dan kesejahteraannya.

“Jangan sampai mereka berjuang mempertaruhkan nyawa tapi jasa mereka diabaikan dan tidak di bayarkan,” pungkas Anwar Hafid. ***

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top