JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kementerian Keuangan bersama Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membahas pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan APBN. Pasalnya, Danantara masih memaksakan agar APBN digunakan untuk membiayai pembayaran utang tersebut. “Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Namun demikian, kata Purbaya, Danantara berjanji akan mengkaji lagi skema pembiayaan utang kereta cepat sesuai usulan Purbaya.”Whoosh ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa,” tuturnya.
Purbaya mengungkapkan, Danantara beralasan menaruh sebagian besar dividen BUMN yang mereka terima tahun ini untuk membeli surat utang atau obligasi. Pasalnya, Danantara membutuhkan dana dari imbal hasil obligasi ini untuk mengejar pembiayaan proyek mereka yang akan datang. “Mereka ngotot aja (pakai APBN). Padahal, Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat,” jelasnya.
Lebih jauh Purbaya mengkritik bahwa seharusnya dividen BUMN tersebut yang hampir Rp90 triliun dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat. Oleh karenanya, Danantara pun berjanji akan mengurangi porsi dividen BUMN untuk obligasi dan akan lebih banyak menggunakan dividen tersebut untuk proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena enggak sempat kan buat proyek,” paparnya.
Selain itu, Danantara juga akan mengkaji lagi usulan Purbaya bahwa utang kereta cepat dibayar menggunakan dividen BUMN. Sebab, di dalam klausul perjanjian pinjaman proyek kereta cepat dengan China Development Bank (CDB) tidak mengharuskan utang dibayar oleh pemerintah. “Saya pernah diskusi, nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” tuturnya.
Sementara itu, Purbaya tetap berpegang teguh tidak mau menggunakan APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Whoosh. “Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak mau gunakan APBN),” tukasnya.
Sebagai informasi, utang jumbo proyek kereta cepat Whoosh menjadi sorotan setelah laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menunjukkan tekanan berat. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengaku tengah menyiapkan langkah bersama Danantara untuk membahas beban utang proyek tersebut.“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025) lalu.
Laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025 (unaudited) mencatat anak usahanya, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), menderita kerugian Rp 4,195 triliun pada 2024 dan Rp 1,625 triliun di semester I-2025. PSBI merupakan pemegang saham mayoritas KCIC yang menanggung langsung beban utang proyek.***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
