Industri & Perdagangan

Soal Akurasi Meteran Listrik, PLN Diminta Lakukan Digitalisasi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat telah membuka kelemahan teknologi pencatatan meteran PLN. Karena ternyata PLN masih primitif dengan mengandalkan petugas pencatat KWH meter. Dampaknya, masyarakat dirugikan dengan lonjakan tagihan yang dibayarkan pelanggan.

Akurasi pencatatan meteran listrik dipertanyakan. Karena petugas pencatat listrik tidak datang, dari mana PLN mematok tagihan listrik? Tentu sangat memalukan dan sangat primitif, PLN masih mencatat pemakaian listrik dengan manual. “Ketika dunia sudah nyaman dengan teknologi IoT (Internet of Thing) dengan berbagai sensor yang memudahkan kehidupan, eh kita masih mengurus meteran listrik yang tidak akurat,” kata anggota Komisi VI DPR Lamhot Sinaga dalam siaran persnya, Minggu (14/6/2020).

Sebagai solusi, kata anggota Fraksi Partai Golkar, pencatatan meteran listrik perlu dibantu dengan sentuhan teknologi yaitu dengan “Program Digitalisasi” untuk mencatat pemakaian listrik oleh setiap pelanggan.

Selama pelanggan PLN tidak 100% menggunakan token, kata Lamhot lagi, maka digitalisasi pencatatan meteran ini sangat dibutuhkan. Data yang valid dan akurat, kemudahan mengakses data penggunaan listrik akan berdampak pada efisiensi PLN.

“Kebocoran pemakaian listrik yang sering terjadi selama ini akan teratasi dengan program digitalisasi ini. Tentu saja akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada PLN dan sebagai perusahaan BUMN otomatis meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada Negara.”

Menurut Lamhot, digitalisasi ini sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelanggan, misalnya jika terjadi lonjakan penggunaan listrik, pelanggan dapat info dari aplikasi seperti yang sudah umum diberikan perusahaan telekomunikasi.

Pertamina juga akan memulai program digitalisasi ini, seluruh SPBU Pertamina akan menggunakan digitalisasi, sehingga akurasi dan tingkat kebocorannya bisa teratasi. “Saya pernah tanyakan ini waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pertamina, dan Pertamina menyanggupi bulan Juni 2020 sebahagian SPBU sudah menggunakan digitalisasi,” paparnya lagi.

Sebagai jawaban atas lonjakan tagihan listrik ini, mengapa bukan digitalisasi meteran ini yang dibuat sebagai wujud BUMN hadir untuk negeri dan sekaligus memperbaiki ekosistem BUMN sesuai jargon Menteri BUMN yang selalu didengung-dengungkan yaitu AKHLAK (Amanah Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top