JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pemerintah mengungkapkan besaran belanja negara mencapai Rp 3.041,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Adapun rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp811,7 triliun. “Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato RAPBN 2023 Beserta Nota Keuangan di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Dalam RAPBN 2023, lanjut Jokowi, anggaran Kementerian Kesehatan mencapai 5,6 persen yakni sebesar Rp169,8 triliun. Fokus Anggaran Kesehatan masih untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan kesinambungan program JKN. “Juga untuk mendanai percepatan penurunan stunting melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” terangnya.
Selain itu, kata Jokowi, dana perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya agar dalam jangka panjang dapat memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Disisi lain, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp608 Triliun dalam RAPBN 2023 guna meningkatkan produktifitas dan kualitas SDM. Dalam hal ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal. Yaitu, peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD. “Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif,”ujar Jokowi lagi.
Untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp392 triliun yang diarahkan untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur. “Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan,” ucapnya.
Dalam RAPBN 2023, pemerintah merencanakan anggaran TKD sebesar Rp 811,7 triliun. Kebijakan TKD di tahun depan diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah, serta memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas.
Kemudian, anggaran tersebut juga untuk meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Eko
