Property

Raih Gelar Doktor dari FISIP UI, Waketum PIRA Soroti Praktik Ilegal Penguasaan Lahan Akibat Lemahnya Pengawasan

Raih Gelar Doktor dari FISIP UI, Waketum PIRA Soroti Praktik Ilegal Penguasaan Lahan Akibat Lemahnya Pengawasan
Ketua Bidang Kerjasama Organisasi Perempuan DPP Partai Gerindra, Edriana Noerdin (berhijab ungu) meraih gelar doktor di bidang Ilmu Politik dari FISIP Universitas Indonesia (UI)/Foto: John

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Ketua Bidang Kerjasama Organisasi Perempuan DPP Partai Gerindra, Edriana Noerdin meraih gelar doktor di bidang Ilmu Politik dari FISIP Universitas Indonesia (UI) setelah berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Negara, Korporasi dan Masyarakat dalam Kebijakan Hutan Tanaman Industri di Indonesia: Studi Kasus PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau Tahun 2004-2024”.

Dalam disertasinya pada sidang terbuka senat akademik Universitas Indonesia, Edriana banyak menyoroti praktik ilegal penguasaan lahan akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah. Penguasaan lahan melalui konsesi tersebut termasuk untuk lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Riau, tempat beroperasinya perusahaan RAPP yang dijadikan obyek penelitian dalam disertasi itu.

Wakil Ketua Umum Perempuan Indonesia Raya (PIRA) itu menyimpulkan munculnya sengkarut penguasaan lahan tidak terlepas dari kongkalingkong pihak berwenang dengan pihak perusahaan atau pemodal yang berakibat merugikan negara dan penduduk setempat. Lebih jauh Edriana mencatat adanya alih fungsi lahan “di bawah tangan” yang sudah berlangsung puluhan tahun. “Pengawasan tetap harus ada di lapangan, sementara pemerintah pusat tidak punya banyak kaki di lapangan sehingga tetap terjadi alih fungsi lahan di bawah tangan,” ujarnya menyoroti praktik pengelolaan lahan yang melanggar hukum.

Pada sidang yang diketuai Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si itu Edriana juga menyayangkan sikap pihak berwenang termasuk aparat pemerintah yang tidak tegas dalam mengatasi praktik illegal tersebut. Akibatnya terjadi deforestasi hutan yang telah merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. Sementara itu, Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A yang menjadi promotor memuji temuan-temuan yang disampaikan Edriana terkait hubungan antara kewenangan pemerintah dengan kalangan investor atau pihak perusahaan.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan para pemodal (kapitalis) yang selalu mencari untung. Di satu sisi, pemerintah juga butuh investasi dan pemodal untuk membangun negara dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki pemerintah harus mampu mengendalikan mereka sehingga kedua pihak saling diuntungkan termasuk masyarakat setempat. Hanya saja Maswardi yang didampingi Ko-promotor Dra. Chusnul Mar’iyah, Ph.D mengakui bahwa tidak jarang terjadi kongkalingkong di antara keduanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi termasuk dalam soal perijinan dan konsesi.

Karena itulah dalam paparannya Edriana menemukan terdapat ribuan hektare lahan yang telah mengalami alih fungsi akibat praktik illegal. Selain dihadiri pihak keluarga, sidang terbuka itu juga dihadiri jajaran pengurus DPP Partai Gerindra dan para undangan lainnya termasuk mantan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. ***

Penulis   :   John A Oktaveri

Editor     :   John A Oktaveri

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top