Property

Aset Properti Eks BLBI Senilai Rp2,77 triliun Diserahkan Untuk 9 Lembaga

Aset Properti Eks BLBI Senilai Rp2,77 triliun Diserahkan Untuk 9 Lembaga
Jajaran Satgas BLBI bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani/Foto: Dok Kemenkeu

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Sembilan Kementerian/lembaga (K/L) menerima aset senilai Rp2,77 triliun dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Adapun aset senilai Rp2,77 triliun diserahkan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP). “Aset-aset ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, seperti di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, NTB, Jawa Timur, dan lain sebagainya,” kata Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban di Jakarta, Jumat, (5/7/2024).

Lebih jauh Rional menjelaskan bahwa sembilan K/L itu membutuhkan aset properti, sehingga Satgas BLBI melakukan PSP atas aset-aset properti eks BLBI dengan total nilai yang berhasil diutilisasi sebesar Rp2,77 triliun. Adapun secara rinci, Badan Intelijen Negara (BIN) menerima tiga aset di Jakarta dan satu aset di Kalimantan Timur dengan total nilai aset Rp112,54 miliar. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima satu aset di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan total nilai aset Rp12,88 miliar.

Lalu, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima satu aset di Bali senilai Rp137,85 miliar. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima satu aset di Jawa Timur dan satu aset di Jawa Barat dengan total nilai Rp56,26 miliar. Badan Pusat Statistik (BPS) menerima satu aset di Jawa Barat senilai Rp645,27 juta. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menerima enam aset di Jakarta, satu aset di Banten, dan satu aset di Jawa Tengah dengan total nilai Rp2,42 triliun.  Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) menerima satu aset di Bali senilai Rp26,60 miliar, Kementerian Agama menerima satu aset di Banten senilai Rp822 juta, dan Ombudsman RI menerima satu aset di Jawa Barat senilai Rp3,64 miliar.

Rionald menambahkan utilisasi atas aset properti melalui PSP ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat cost saving bagi pemerintah, akan tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan aset-aset properti eks BLBI. Kebutuhan atas aset dari K/L yang telah terpenuhi itu juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Pengelolaan aset properti eks BLBI dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan Hak Tagih Dana BLBI. Untuk itu, Satgas BLBI akan terus menggiatkan pelaksanaan penyitaan dan penguasaan fisik aset eks BLBI, sehingga memastikan obligor/debitur atau pihak manapun tidak mengambil hak negara,” pungkasnya.***

Penulis  : Chandra
Editor    : Chandra

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top