Nasional

Pj Kepala Daerah dan ASN Sulit Netral dalam Politik

Pj Kepala Daerah dan ASN Sulit Netral dalam Politik
Pj Kepala Daerah dan ASN Sulit Netral dalam Politik/foto anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM  – Pada tahun 2022 ini akan ada sekitar 127 pejabat (Pj) kepala daerah dan tahun 2023 akan ada 271 Pj. Dari pengalaman yang ada Pj ini memiliki jaringan atau DNA politik. Karena itu, dalam pemilu dan pilpres 2024 mendatang para Pj sekaligus ASN (apartur sipil negara) itu akan sulit bersikap netral dalam pemilu.

Demikian yang mengemuka dalam dialektika demokrasi “Netralitas Penjabat Kepala Daerah Diuji pada Pemilu 2024” bersama anggota Komisi II DPR RI FPAN H. Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera (FPKS) dan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Menurut Guspardi, setidaknya pada tahun 2023 hampir terjadi kekosongan jabatan di seluruh kabupaten, kota dan provinsi karena dijabat oleh Pj. “Sehingga, presiden dan Mendagri posisinya sangat seksi karena para PJ itu ditunjuk oleh Mendagri. “Nah, ASN dipastikan akan mengikuti petunjuk para Pj tersebut. Lalu, bagaimana bisa mewujudkan pemilu yang demokratis, kalau ada campur tangan penguasa? Inilah tugas semua elemen bangsa termasuk media untuk mengawasinya,” ujarnya.

Untuk itu, Guspardi meminta masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, jangan mau diintervensi oleh pihak mana pun. Meski jabatan itu terbukti sulit dipisahkan dengan jabatan politik, dimana sebanyak 4 jutaan lebih ASN tersebut diharapkan menjadi panutan masyarakat. “Jangan mau diintervensi dalam politik,” tegasnya.

Mardani Ali Sera meminta para Pj dan Sekda nanti seharusnya tidak berpikir kepada siapa mereka harus bekerja, karena amanahnya bekerja untuk rakyat di daerah. “Jadi, mereka harus bisa menghilangkan ketundukan kepada pejabat politik, karena mereka ini tak punya utang pada pejabat politik, seperti DPRD, karena berutang pada rakyat. Karena itu, kalau pun Pj itu mau maju di pilkada 2024 itu juga tidak etis,” ungkapnya.

Pangi juga menilai sulit bagi Pj dan ASN untuk bersikap netral dalam politik. Sebab, menjadi Pj saja DNA politiknya sangat kuat. Juga Sekda dan ASN bawahannya. “Seperti Pak Heru (Pj Gubernur DKI) yang datang ke relawan Jokowi di GBK itu, jelas DNA politik. Dan, apakah kalau Gibran maju sebagai Cagub DKI juga akan netral? Jadi, para Pj, Sekda maupun ASN itu sangat sulit untuk netral,” katanya.

Penulis   : M Arpas

Editor    : Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top