Opini

Menebak Nasib Koperasi Indonesia

Tri Juwanto/Foto: Anjasmara

*) Tri Juwanto, SE

Tentu kita masih ingat dimasa Orde Baru pertumbuhan koperasi begitu masif. Hampir setiap desa berdiri Koperasi Unit Desa (KUD). Belum lagi koperasi primer lainnya seperti koperasi karyawan, koperasi pasar, dikampung-kampung nelayan berdiri koperasi mina nelayan juga tumbuh begitu pesat.

Semua itu tak lepas dari campur tangan penguasa kala itu. Berbagai kebijakan pemerintah dibawah presiden Soeharto menaruh perhatian besar pada koperasi. Mulai dari pemberian fasilitas distribusi pupuk, gula, pelayanan pembayaran listrik, penyaluran kredit usaha tani (KUT), bantuan rice mealling unit (RMU) mesin penggilingan padi, modal penyerapan untuk menampung padi dimusim panen agar harga gabah tetap menguntungkan petani dan masih banyak lagi kebijakan lainnya.

Lalu, para macan yang telah dibesarkan menjadi konglomerat dimasa Soeharto juga diminta untuk ikut membesarkan koperasi. Sebagai upaya pemerataan ekonomi. Dengan cara menyisihkan sebagian kekuntungan untuk rakyat.Dengan teori “top down effect” keuntungan perusahaan besar menetes kebawah. Salah satunya pemberian saham gratis ke koperasi. Menyisihkan sekian persen laba bisnisnya untuk bantuan modal koperasi (istilah sekarang CSR).

Tujuan Soeharto mengeluarkan perintah tersebut agar secara bertahap ada pemerataan ekonomi. Rakyat lewat koperasi ikut memiliki perusahaan besar milik konglomerat. Perusahaan BUMN ibarat harimau jinak juga diwajibkan untuk menyisihkan keuntungannya ke koperasi sebagai pinjaman bergulir tanpa bunga.Tapi sayang, perhitungan Soeharto meleset jauh. Para macan yang dibesarkan hingga jadi konglomerat, diam-diam setengah hati menjalankan perintahnya. Pemberian saham ke koperasi yang diharapkan bakal jadi singa ekonomi hanya sandiwara alias saham bodong.

Si Singa tidak mendapat daging sedikit pun kecuali hanya tulang ketika para macan (perusahaan konglomerat) berpesta daging lezat diforum RUPS. Dan pada akhirnya ketika Soeharto lengser, tulang (saham) yang diberikan ke koperasi, satu persatu ditarik oleh para oknum perusahan konglomerat.Kondisi itu diperparah lagi oleh kondisi ketidak siapan kualitas SDM koperasi. Kebijakan yang melimpah buat koperasi, tidak dapat dimanfaatkan untuk kemajuan koperasi. Tak bisa dipungkiri, banyak manajemen koperasi bak warung kopi. Amburadul pembukuan keuangan maupun penjualan.

Pengurus lebih senang mengambil rente ketimbangan menjalankan fungsinya. Misalnya, banyak KUD yang menjual DO pupuk dan gula ke pengusaha lain. Mereka tak mau berkeringat. Lebih senang ambil fee-nya saja. KUT yang bunganya mesti jadi keuntungan koperasi karena hampir separoh untuk koperasi tidak dijalankan dengan baik. Akhirnya banyak koperasi yang terlilit KUT macet. Walau akhir pemerintah memutihkan KUT macet. Kebijakan yang melimpah dari atas walau terkesan politis, mestinya dapat jadi darah penyegar untuk kemajuan koperasi. Bukan sebaliknya jadi ladang korupsi orang-orang yang terlibat didalam maupun diluar koperasi.

Semua terlena. Persoalan kualitas SDM kurang mendapat perhatian serius. Baik dari pemerintah dalam hal ini Depkop, dewan-dewan koperasi, para penggerak, pakar, PT maupun LSM. Kita hanya jago berteori tentang koperasi di atas mimbar-mimbar diskusi, diatas kertas-kertas ilmiah maupun dibangku sekolah. Tapi lemah dalam praktek dilapangan.

Era Reformasi

Hingga masa emas itu pun hilang. Seiring runtuhnya rezim Orde Baru. Di era reformasi dari rezim ke rezim keberpihakan pemerintah terhadap koperasi kian kabur. Satu persatu kebijakan fasilitas yang diberikan koperasi mulai lenyap.Satu persatu koperasi pun kehilangan darah. Ibarat pepatah, hidup segan mati tak mau. Walau pada akhirnya koperasi mulai bertumbangan.

Di jaman reformasi, rezim silih berganti. Mulaidari pemerintahan BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi. Seakan mereka peduli koperasi.Tapi sesungguhnya itu hanya basa basi. Hanya lips service atau hanya dibibir. Alias jadi jualan politik agar rakyat menaruh simpati. Misalnya, revisi UU Koperasi No 21/1967 menjadi UU No 25//1992.

Nyatanya tak menjamin koperasi makin berkembang dan maju. Malah yang terjadi sebaliknya koperasi makin mundur. Tidak percaya. Saya bisa buktikan dari perkembangan koperasi. Dari data Kantor Menteri Koperasi dan UMKM tiga tahun terakhir 2017-2019. Tren grafik koperasi kian menurun. Dan ini hampir disemua propinsi. Saya ambil contoh, di Sumut dari 6.926 unit, kemudian 4.667 unit lalu jadi 4.199 unit. DKI Jakarta dari 5.773 unit, turun jadi 2.873 unit, naik jadi 3.447 unit. Jabar dari 16.203 unit, lalu turun jadi 11.127 unit, naik sedikit jadi 13.247 unit. Sumbar dari 2.905 unit, 2.276 unit lalu tinggal 1.919 unit.

Apalagi dua tahun terakhir 2020-2021 disaat pandemi covid 19. Dimana banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dan bankrut, koperasi pun mengalami hal yang sama.Kemudian tingkat partisipasi penduduk Indonesia menjadi anggota koperasi juga kian menurun. Sebelumnya masih diatas 10% dari total penduduk. Kini dari jumlah penduduk 276 juta tingkat partisipasi yang jadi anggota koperasi hanya 8,4%. Angka itu dibawah rata-rata global yang mencapai 16,31%.

Lalu tingkat kontribusi terhadap perekonomian nasional dari 4 pelaku usaha, koperasi menempati urutan buncit, hanya 5,1%. Masih kalah jauh dari UMKM yang mencapai 21,9%. Nggak usah kita bandingkan dengan BUMN maupun BUMS, sudah kebayang.

Mau Kemana Koperasi

Dari uraian diatas jadi kegundahan kita semua. Quo vadis koperasi Indonesia, mau dibawa kemana. Ada banyak pendapat kita tidak usah bergantung pada pemerintah. Koperasi bisa maju dari bawah. Dengan kesadaran rakyat yang bergerak. Asal kembali pada Pancasila dalam membangun ekonomi nasional, bla..bla…bla dan lain-lain.

Bagi saya sah-sah saja pendapat itu. Tapi kesannya teoritis dan hanya muter-muter disitu. Apa selama ini dalam membangun negara tidak melaksanakan Pancasila. Saya yakin Pancasila sudah dilaksanakan. Pancasila mengadopsi semua pemikiran ekonomi kapitalis, sosialis dalam hal ini koperasi hingga liberalis. Lalu permasalahannya dimana? Ya, keberpihakan pemerintah harus serius pada koperasi. Berikan kebijakan yang memudahkan koperasi untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa keberpihakan pemerintah yang serius sulit mengharapkan rakyat juga bergerak untuk sadar berkoperasi.

Jangan samakan majunya koperasi di negara-negara skandavia, seperi di Norwegia, Swedia atau diluar itu di Jepang, Amerika Serikat engkongnya negara kaputalis.Disana sejak awal membangun ekonomi mereka menganut sistem liberal. Semua pelaku bisnis diperlakukan secara equil, adil pada semua pelaku bisnis. Tidak ada yang diistimewakan.

Sementara di sini, saat pemerintah Orba membangun ekonomi memilih teori ‘top up effect’ membesarkan dulu beberapa perusahaan macan (swasta) yang nota bene didominasi milik keturunan Cina. Baru kemudian harimau (BUMN).Mereka diberi karpet merah dan kini mereka telah jadi konglomerat dan BUMN besar. Dengan teori menetes kebawah, harapan setelah kue telah besar mereka berbagi pada ‘singa-singa’ yakni koperasi dan UMKM. Tapi itu sebuah keniscayaan. Singa-singa itu tetap saja kurus kering. Sulit jadi raja atau soko guru dibelantara ekonomi nasional.

Yang akhir tujuan koperasi jadi melenceng. Koperasi banyak disalahgunakan. Berdirinya BPR atau pinjol bukti nyata. Mereka bajunya koperasi tapi sesungguhnya rentenir. Kalo pun benar koperasi yang jadi besar, seperti Koperasi Batik Seluruh Indonesia (KBSI), koperasi peternak sapi perah KPBS tapi sudah seperti milik perorangan atau segelintir orang. Seumur hidup pengurusnya itu-itu saja dan yang kaya, ya pengurusnya.

Tak ada pilihan lain, untuk membangun koperasi dibutuhkan keberpihakan dan kebijakan pemerintah yang jelas. Seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan”. Yang sesuai dengan pasal itu, ya koperasi. Untuk bukti dan menggelorakan semangat berkoperasi pemerintah harus berani menciptakan beberapa BUMN badan usahanya berbentuk koperasi.

Misalnya, di bisnis listrik, gas rumah tangga, transportasi masal dan masih banyak lagi. Ambil contoh lagi, mestinya sejak awal program BUMDes pemerintah tegas bentuknya koperasi. Anak-anak usaha BUMN yang sehat dilepas dan tawarkan pada koperasi yang bernaung di NU, Muhamadiyah, organisasi koperasi dan koperasi lainnya. Dari sini akan tumbuh rasa percaya dan yakin bahwa koperasi memang benar sogo guru dan tulang punggung ekonomi masional. Bukan lagi sebatas slogan seperti saat ini. ***

*) Pemerhati Koperasi dan Sosial, Alumnus IKOPIN

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top