JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Effendy Choirie berharap semua jamaah haji dari Indonesia saat menunaikan ibadah haji sesuai dengan Manasik yang diajarkan pembimbingnya. Selain itu juga, jamaah Indonesia sebaiknya menyelipkan doa-doa untuk kebaikan, perdamain dunia dan kesejahteraan tanah airnya. “Doakan agar bangsa Indonesia diberikan kedamaian, kemaslahatan dan kesejahteraan.”
Hal itu disampaikan di sela-sela menghadiri “Walimatussafar” Bendahara Umum DNIKS Tria Desi Hadi yang akan berangkat menunaikan ibadah bersama suaminya Jenderal (Pur) Agus Sutomo, Sabtu (16/5/2026).
Ketua umum DNIKS Gus Choi bersama Jenderal TNI Agus Sutomo/Foto: DNIKS
Menurut Gus Choi-panggilan akrabnya, ibadah-ibadah tahun ini sangat strategis dikaitkan dengan geopolitik dan situasi dunia yang kacau. “Karena itu bagi para jamaah haji bukan hanya berusaha beribadah secara sempurnya untuk dirinya tapi juga berdoa secara khusuk memohon kepada Allah SWT untuk kebaikan bangsa dan negaranya serta perdamain dunia yang abadi,” ujarnya.
Lebih jauh kata Gus Choi, jamaah haji adalah tamu Allah. Hamba-hamba yang istimewa karena memenuhi panggilan Allah. Karena itu, mumpung di “rumah” Allah segala amal dilipatgandakan dan semua doa dikabulkan, maka mohonlah sebanyak-banyaknya.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, menyampaikan apresiasi atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M yang hingga saat ini menunjukkan kinerja positif dan terkendali. Berdasarkan laporan lapangan, lebih dari 80 persen Jamaah Haji Indonesia (JHI) telah tiba di Makkah dengan kondisi umum yang baik. “Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun,” ujar Singgih dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 17 Mei 2026.
Ia juga menilai langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan urusan haji dalam kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, sebagai kebijakan yang tepat dan strategis.
Politisi Partai Golkar itu menilai keberadaan KHU memungkinkan fokus yang lebih kuat, tata kelola yang lebih profesional, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terkoordinasi. Hal ini juga menciptakan posisi yang setara dan lebih efektif dalam menjalin hubungan kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. “Dengan kelembagaan yang setara, proses negosiasi kuota, layanan, hingga teknis operasional menjadi lebih efisien. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada jamaah,” lanjutnya.
Singgih menekankan bahwa fase krusial berikutnya adalah pelaksanaan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ia mengapresiasi langkah antisipatif yang telah disiapkan, termasuk seperti penguatan skema transportasi jamaah dari Makkah ke Arafah dan pergerakan antar lokasi Mina, penyediaan tenda yang ramah jamaah, termasuk fasilitas pendingin dan sanitasi, distribusi konsumsi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan jamaah dan penyiapan layanan kesehatan, terutama bagi jamaah lanjut usia dan risiko tinggi
Data menunjukkan bahwa mayoritas jamaah Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahun, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan mobilitas. Dalam menghadapi potensi kepadatan dan cuaca ekstrem di Mina, Singgih menilai langkah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.***
Penulis : Eko Cahyono
Editor : Eko Cahyono
