Opini

BUMDes Mau Bentuk Koperasi?

Tri Juwanto, Alumni Ikopin

*) Tri Juwanto

BUMDes adalah badan usaha milik desa. Itu pemahaman saya yang sederhana. Sesuai yang digariskan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang terbentuknya BUMDes. Diperkuat lagi dengan dikeluarkannya PP No 11 tahun 2020 tentang BUMDes sebagai badan usaha juga badan hukum.

Alhasil, perkembangan BUMDes 5 tahun terakhir amat menakjubkan. Bak cendawan yang tumbuh dimusim hujan. Berdasarkan data Kantor kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi dari 74.953 desa hingga 2020 telah berdiri 51.000 BUMDes. Artinya sudah 70 persen desa telah memiliki BUMDes.

Keberadaan usaha milik desa itu diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Apalagi setiap desa diguyur dana desa semula Rp 1 miliar naik jadi Rp 2 miliar setahun. Dari dana itu 40 persen dialirkan untuk modal BUMDes atau minimal Rp500 juta. Tentulah, itu modal usaha yang cukup besar.

Secara konsep dan teori usaha milik desa itu sangat bagus. Karena BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Persoalannya kemudian muncul, seberapa kuat dan efektif BUMDes sebagai badan usaha. Disinilah terlihat keberadaan BUMDes amat rapuh.

Rawan Korupsi

Masalah independensi BUMDes tentu sangat dipertanyakan masyarakat. Karena sebagai badan usaha, tampaknya bakal mudah diintervensi oleh kepala desa atau aparat desa setempat. Karena lembaga desa, merasa sebagai pemilik tunggal. Jadi sangat mudah untuk dipolitisasi, saat pemilu kades. Tidak ada peran masyarakat untuk dilibatkan, misal salah satu pemegang saham. Sehingga masyarakat amat lemah karena hanya sebagai obyek.

Bukankah ada BPD (Badan Perwakilan Desa) yang mewakili masyarakat untuk ikut mengelola dan mengawasi BUMDes?” Tentu sudah bukan rahasia lagi, orang -orang yang duduk di BPD itu pada umumnya bersifat 86 alias tahu sama tahu dengan kades. Alias yang duduk di BPD itu terafiliasi dengan kades. Bagaimana mungkin orang BPD bisa mengontrol jalannya bisnis BUMDes. Sementara di situ, kepala desa sebagai pengendali. Jadi sebagai pengendali, sudah tentu bisa ditebak perekrutan SDM BUMDes sarat dengan berbagai kepentingan. Bukan mengutamakan kualitas SDM yang profesional.

Hal lain rapuhnya BUMDes adalah tidak jelas landasan badan hukum yang dipakai. Karena PP No 11 Tahun 2020 juga tidak menjelaskan soal badan hukumnya, apa perorangan, persekutuan, persero (PT), CV atau koperasi. Akibatnya, yang terjadi dilapangan banyak desa mendirikan BUMDes tapi tak berbadan hukum. BUMDes jadi mirip organisasi ektrakulikuler desa dengan bidangnya bisnis. Suka-suka aparat desa-lah. Tergantung motif kades mendirikan BUMDes untuk apa.

Dengan kelemahan tersebut, al hasil BUMDes menjadi ladang korupsi atau penyelewengan dana desa, banyak kasus terjadi dilapangan. Misalnya soal penggunaan dana yang digunakan BUMDes tidak dapat dipertanggung jawabkan. Laporannya keuangan fiktif, contoh kasus, ada BUMDes mengalokasikan Rp100 juta untuk bisnis peternakan bebek di kelompok masyarakat.

Alhasil hanya dibelikan meri, alias anak bebek atau DOC hanya 100 ekor. Bisa ditebak berapa sih harga meri, tidak akan lebih dari Rp 15 ribu per ekor. Dari total Rp 100 juta hanya dibelanjakan (bibit) meri Rp 1,5 jt. Lalu, sisa uang lari kemana?

Setelah di protes warga dengan entengnya, kades mengganti pengelola BUMDes tanpa ada sanksi hukum. Kasus lainnya yang tak kalah menarik, pemuda desa yang tergabung dalam karang taruna sepakat dengan BUMDes untuk bisnis penggemukan kambing sebanyak 100 ekor akan diurus dalam satu kandang oleh karang taruna. Tapi dalam prakteknya, pengurus BUMDes membelikan indukan (jantan dan betina) sebanyak 50 ekor. Tujuannya bukan penggemukan tapi breeding. Alhasil, tentu saja ditolak Karang Taruna, selain menyimpang dari tujuan semula, para pemuda juga tidak mau terlibat jika terjadi sesuatu hukum.

Akhirnya kambing diberikan pada warga lain yang tidak tahu awal tujuannya. Lagi-lagi disinyalir ada penyelewengan dana desa lewat BUNDes. Tentu lebih banyak lagi kasus BUMDes yang dijadikan ladang penyelewengan dana desa.

Dimana koperasi

Semestinya ini menjadi perhatian masyarakat. BUMDes sebagai badan usaha sejak awal berdiri harus diarahkan memiliki badan hukum. Dengan melihat posisinya ada di desa, maka badan hukum yang cocok buat BUMDes adalah koperasi, apa itu bentuknya seperti KUD (Koperasi Usaha Desa).

Namun, KUD yang dibentuk konsepnya harus berbeda dengan KUD dimasa Orde Baru. KUD ruang lingkupnya satu kecamatan tapi satu desa. Namun dengan fokus menggarap potensi bisnis yang ada di desa tersebut. Karena dengan berbentuk koperasi, maka ada azas gotong royong dalam menggerakan ekonomi.

Bukan sebaliknya BUMDes digiring ke berbentuk PT atau CV, karena BUMDes bukan usaha milik pribadi kepala desa atau lembaga desa. Walau namanya BUMDes, tapi kalau sudah berbentuk koperasi desa, maka bukan pemilik tunggal tapi juga milik masyarajat desa dengan menjadi anggota.

Masyarakat ada rasa memiliki dan ikut terlibat terlibat pengelolaan dan bisnis BUMDes. Dana desa yang dikucurkan hanya sebagai suntikan atau penyertaan modal selain modal dari anggota.

Disinilah, semua pihak seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, para penggerak koperasi, perguruan tinggi dalam hal ini Ikopin, sejak awal digulirnya BUMDes harus pro aktif. Bukan sebaliknya vakum dan acuh tak acuh. Jadi seakan-akan ini hanya urusan Kantor Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi saja.

Begitupun dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga yang konsen pada koperasi, semua harus bergerak keliling ke pemda-pemda dan memberikan masukan pentingnya BUMDes berbadan hukum koperasi. Bergerak keliling desa-desa untuk memberikan penyuluhan, pemahaman dan menuntun BUMDes berbentuk koperasi.

Jika BUMDes dibiarkan berjalan seperti saat ini, dengan berbentuk PT dan CV dan sebagian besar lagi tidak ada badan hukumnya, maka diyakini BUMDes tidak bakal langgeng sebagai badan usaha. Dia akan gulung tikar seiring berakhir bergantinya pemerintahan. ***

*) Alumni IKOPIN dan Pengurus DPP IKOPIN

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top