*)Rudi Andries
Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada utang dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan mengubah kekayaan alam menjadi mesin kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, menurut Rudi Andries, Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang juga berkecimpung dalam dunia karbon sebagai Anggota Pengawas Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII) pembentukan entitas seperti PT Danantara Development Management Fund adalah sangat tepat sebagai special purpose vehicle (SPV) untuk diproyeksikan ke arah baru kebijakan ekonomi Indonesia dengan menjadikan karbon dan mineral cadangan sumber daya alam bernilai tinggi sebagai instrumen strategis pembiayaan nasional.
Indonesia sesungguhnya memiliki peluang jauh lebih besar daripada sekadar monetisasi aset ekstraktif. Indonesia perlu membangun model “Dual Reserve Sovereign Asset”, yakni integrasi antara cadangan mineral bernilai tinggi seperti emas dan cadangan ekologis-karbon nasional dalam satu arsitektur pembiayaan negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Jika emas merupakan “hard reserve asset”, maka karbon dan aset ekologis dapat menjadi “regenerative reserve asset”. Kombinasi keduanya berpotensi menciptakan model sovereign finance baru yang bukan hanya menarik bagi investor global, tetapi juga relevan bagi agenda pembangunan sosial, ketahanan pangan, rehabilitasi lingkungan, dan pemerataan ekonomi nasional.
Cadangan ekologis tersebut dapat berasal dari program revegetasi, restorasi daerah aliran sungai (DAS), mangrove, agroforestry, biochar, hingga Artificial Rainfall Watershed (ARW). Setelah melalui proses MRV (measurement, reporting, verification) yang ketat serta didukung kontrak jangka panjang dengan pembeli global, aset karbon tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat menopang pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Pendekatan ini sekaligus mengubah posisi Indonesia dari sekadar “penjual karbon” menjadi arsitek ecological finance global berbasis regenerasi.
Model ini menjadi menarik karena emas memberikan stabilitas dan kredibilitas reserve system ketika menjadi tokenised assets berbasis emas nasional, sementara aset karbon memberikan pertumbuhan nilai berbasis ekonomi hijau dan ESG. Investor memperoleh kombinasi antara keamanan aset riil dan prospek ecological yield masa depan.
Namun keberhasilan model ini sangat bergantung pada tata kelola yang kuat. Pasar karbon global saat ini sangat sensitif terhadap isu greenwashing, manipulasi data, dan permanence risk. Karena itu Indonesia harus membangun sistem MRV independen, audit transparan, buffer reserve, serta perlindungan terhadap masyarakat lokal dan komunitas adat.
Yang paling penting, monetisasi sumber daya alam dan aset karbon tidak boleh semata menjadi instrumen finansial elite. Mengacu Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, kekayaan alam nasional harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan sosial.
Karena itu, sebagian manfaat ekonomi dari sekuritisasi aset emas dan karbon harus diarahkan untuk rehabilitasi lahan desa, pemberdayaan petani, penciptaan lapangan kerja hijau, penguatan koperasi, ketahanan pangan, serta perlindungan sosial masyarakat rentan.
Dalam perspektif Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), pendekatan ini dapat menjadi fondasi baru “Natural Capital for Social Welfare”, yakni menjadikan kekayaan alam dan kapasitas ekologis Indonesia sebagai sumber pembiayaan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Indonesia memiliki posisi unik dalam ekonomi global. Sedikit negara yang memiliki kombinasi cadangan mineral strategis sekaligus kapasitas carbon sink tropis sebesar Indonesia. Jika dikelola secara visioner, Indonesia bukan hanya menjadi eksportir sumber daya alam, tetapi juga pelopor sovereign ecological finance di Global South.
Pada akhirnya, Indonesia memiliki peluang menjadi negara pertama yang menjadikan emas dan karbon bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan fondasi baru kesejahteraan nasional menuju Indonesia Emas 2045.***
*) Wakil Ketua umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) /Anggota Pengawas Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII)
