JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Laba bersih PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA pada semester I 2022 mencapai sebesar Rp6,2 triliun. Pertumbuhan laba ini mencapai 246 persen dibanding Semester I 2021 yang sebesar Rp1,8 triliun. “PTBA sebagai anggota holding BUMN Mind ID sukses menyatatkan kinerja positif di Semester I 2022 di mana perseroan berhasil bukuman laba bersih Rp 6,2 triliun naik 246 persen dari tahun lalu yang senilai Rp 1,8 triliun,” kata Direktur Utama PTBA Arsal Ismail di Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Lebih jauh Arsal Ismail menjelaskan pencapaian laba bersih tersebut didukung dengan pendapatan perseroan yang meningkat 79 persen secara tahunan sebesar Rp 18,4 triliun. “Laba bersih perseroan juga ditopang oleh kenaikan total produksi batu bara selama Semester I 2022 yang mencapai 15,9 juta ton, meningkat 20 persen dibanding Semester I 2021 yang sebesar 13,3 juta ton,” ujarnya.
Sementara penjualan batu bara PTBA per Semester I 2022 sebanyak 14,6 juta ton, tumbuh 13 persen secara tahunan. Namun total aset perusahaan justru mengalami penurunan dibanding akhir tahun 2021. Per 30 Juni 2022 total aset perseroan sebesar Rp 35,9 triliun sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 36,1 triliun.
Meski demikian, kata dia, pertumbuhan kinerja ini didorong oleh pemulihan ekonomi global maupun nasional yang meningkatkan permintaan batu bara dan kenaikan harga batu bara yang signifikan. “Kenaikan kinerja ini juga didukung kinerja operasional perseroan yang solid di sepanjang Semester I 2022. Mengedepankan cost leadership di setiap lini perusahaan, perseroan menerapkan efisiensi berkelanjutan secara optimal,” ucapnya.
Diakui Arsal, saat ini perusahaan telah menandatangani kontrak ekspor batu bara ke Italia sebanyak 140.000 metrik ton (MT) pada semester I. Selain Italia, perseroan juga sedang dalam proses penjajakan kontrak ekspor batu bara ke Jerman dan Polandia. “Polandia sama Jerman masih dalam proses terutama masalah harga, size-nya sama kuantiti,” paparnya.
Walaupun sedang dalam proses, dia mengatakan pihaknya masih belum berani untuk memutuskan kontrak tersebut. Hal ini disebabkan negara-negara terkait, meminta kontrak jangka panjang dalam setahun. Permintaan tersebut memberatkan perseroan karena sudah terikat dengan kontrak-kontrak yang saat ini sudah dimiliki perseroan.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
