Perbankan

Kebijakan WH Dinilai “Berbahaya”, Opsi Penggunaan Interpelasi DPRD Banten Menguat

dprd-pemprov banten.go.id

SERANG, SUARAINVESTOR.COM-DPRD Banten mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat Pimpinan Dewan guna menindaklanjuti kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim yang dinilai “ugal-ugalan” terhadap Bank Banten. Rapat tersebut dihadiri seluruh pimpinan fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Jumat (24/4/2020).

Bahkan dalam rapat itu muncul opsi untuk menggunakan Hak Interpelasi dewan. Apalagi dua fraksi sudah mengusulkan penggunaan hak interpelasi tersebut, yakni Fraksi Partai Golkar dan PDIP, karena dinilai berpotensi merusak perekonomian daerah. “Ada beberapa opsi, termasuk wacana interpelasi. Sesuai tatib DPRD, hak interpelasi harus diusulkan oleh minimal 15 anggota dewan,” kata
Ketua DPRD Banten, Andra Soni kepada wartawan di Serang, Sabtu (25/4/2020).

Hak interpelasi itu terkait pengalihan rekening kas umum daerah (KUD) dari Bank Banten ke  Bank Jabar Banten (BJB) yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim yang berakibat terjadi rush money atau penarikan uang besar-besaran dari nasabah Bank Banten.
“Jika syarat usulan terpenuhi maka dilanjutkan melalui rapat paripurna untuk minta persetujuan anggota minimal 50 persen plus satu. Itu mekanismenya,” terang Politisi Partai Gerindra.

Menurut Andra, Langkah Interplasi merupakan hak seluruh anggota DPRD yang diatur dan diperbolehkan sesuai undang-undang berlaku. Namun demikian, rapim tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban yang benar kepada publik.
“Kita ini kan fokus pada pemindahan Rekening KUD. Jadi nanti kita harapkan  setelah mendengar langsung dari pak gubernur, kita juga nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat, kondisi yang sebenarnya,” ungkapnya.

Secara terang-terangan, baik Fraksi Golkar maupun PDIP DPRD Banten mendorong penggunaan hak interpelasi. Keduanya memandang perlu, karena keputusan pemindahan rekening KUD dianggap membuat resah publik. Terjadi rush money atau nasabah  secara beramai-ramai menarik  besar-besaran uangnya yang ada di Bank Banten.

Ditempat terpisah, Menurut sumber dari Internal Bank Banten,
selama ini masalah Bank Banten ada pada penguatan modal serta ketidak-berpihakan Pemprov pada Bank Banten. “Hal ini terlihat dari tidak teralisaaikannya penambahan modal dari tahun ke tahun,” katanya kepada Suarainvestor.com, Sabtu (25/4/2020).

Seharusnya, kata sumber internal Bank Banten, sebagai pemegang saham pengendali Pemprov Banten membantu penguatan modal bank banten untuk kestabilan operasional dan bersama-sama membangun Banten menjadi lebih baik lagi. “Kemudian Korespondensi dan permintaan dukungan managemen tdk pernah ditanggapi dengan serius oleh gubernur,” imbuhnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top