Perbankan

DPRD Banten Nilai Kebijakan Gubernur Berpotensi Rugikan Bank Banten

Surat Edaran Bapenda Banten

BANTEN,SUARAINVESTOR.COM– Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, No 580/Kep.144-Huk/2020, tentang penunjukan Bank bjb Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Provinsi Banten, menuai kritik dari kalangan DPRD Provinsi Banten. “Kebijakan Gubernur Banten Pak Wahidin Halim ini berpotensi merugikan Bank Banten,” kata Wakil Ketua DPRD Banten, Bahrum HS kepada wartawan Rabu (22/04/2020).

Lebih jauh Wakil Ketua DPRD ini menambahkan Komisi 3 DPRD akan mendorong untuk memanggil pihak terkait dalam hal ini Kepala Bapenda, Opar Sohari dan Sekda Provinsi Banten, Al Muktabar, terkait SK Gubernur Banten tersebut. “Besok saya akan minta Komisi 3 untuk panggil Sekda dan Kepala Bapenda, untuk menjelaskan hal ini,” tegas Bahrum.

Bahkan tambah Bahrum, jika memang nanti diduga ada kejanggalan dan ada dugaan yang merugikan keuangan daerah dari kebijakan Gubernur Banten ini, maka bukan tidak mungkin, DPRD Banten akan mengajukan hak angket dan interplasi kepada Gubernur Banten.

“Bank Banten merupakan BUMD yang menjadi aset daerah, bahak nilainya sangat besar, karena investasi yang sudah dikeluarkan cukup besar, bahkan di dalamya ada kepentingan daerah ke depannya,” kata Bahrum.

Apalagi lanjut Bahrum, Bank Banten dibentuk berdasarkan amanah RPJMD Banten 2012-2017, sebagai BUMD yang tujuannya untuk menunjang perekonomian dan kemajuan daerah. Sehingga mempunyai nilai strategis. “Investasi yang sudah ditanamkan cukup besar, sekitar Rp650 miliar. Dana sebesar itu, merupakan setoran awal penyertaan modal Pemprov Banten,” ungkapnya lagi.

Harusnya, sambung anggota Fraksi PDIP, Pemprov Banten mengucurkan penambahan modal lagi. Namun karena pergantian kepemimpinan daerah, tampaknya kebijakan Pemprov Banten berubah saat memasuki era Wahidin Halim.

Padahal sudah dua kali diajukan untuk penambahan modal, yaitu 2018 dan 2019. Namun hingga kini belum ada realisasinya. “Saya tidak paham apa yang menjadi kendala, tapi secara umum saya menduga tidak ada niat atau keinginan kuat untuk memajukan Bank Banten,” jelasnya

Kritik yang sama juga disampaikan Anggota DPRD Banten Dr. Yeremia Mendrofa.

Anggota dewan dari Fraksi PDIP ini menerangkan sebagai pemegang saham mayoritas, Pemprov Banten memiliki kewajiban melakukan penambahan modal ke Bank Banten sebesar kurang lebih, Rp 350 miliar lagi. “Penambahan modal ini sesuai amanat RPJMD Provinsi Banten tahun 2017, bahwa Bank Banten dibentuk pada 2016 dengan modal awal sekitar Rp 600-an miliar. Dalam Perda pembentukan Bank Banten tertuang kewajiban permodalan dari Pemprov Banten sebesar Rp950 miliar,” tuturnya

Mendrofa menjelaskan pada 2018 dan 2019, Gubernur sudah mengajukan penambahan penyertaan modal untuk Bank Banten dan sudah disetujui oleh DPRD, tapi kemudian tidak dicairkan. “Saya dapat informasi, Bapak Gubernur Wahidin Halim, sempat berkonsultasi meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan dan KPK. Hanya saja diduga lembaga itu tidak bisa memberikan pendapat yang jelas, karena itu menyangkut kebijakan Gubernur, sehingga pencairannya dibatalkan oleh Gubernur sendiri,” katanya.

Kondisi ini tambah Yeremia membuat rasio kecukupan modal (CAR) Bank Banten dalam kondisi minim, sehingga masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Gubernur harusnya tidak sembarangan mengeluarkan SK pemindahan kas keuangan daerah, ke Bank bjb kalau pada akhirnya akan membuat Bank Banten terancam terlikuidasi,” katanya lagi.

Pasalnya, sambung Yeremia, dalam UU 24 tahun 2004 tentang Lembaga Pejamin Simpanan (LPS) pada pasal 54 ayat 5, kalau sebuah bank gagal, ada hal-hal yang menjadi kewajiban bank akan menjadi penanggung pemegang saham yang harus membayar kewajiban bank tersebut. “Dalam hal ini Pemprov Banten yang harus menanggung dan hal itu ada konsekwensi hukum,” tambahnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Al Muktabar yang dihubungi melalui telephone selulernya tidak merespon. Bahkan suarainvestor.com sudah beberapa kali mengontak dan mengirim pesan WhatApp (WA).

Begitu juga dengan Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Eneng Nurcahyati tidak bersedia memberikan tanggapan ketika dikontak melalui telepon selulernya. Bahkan hanya membalas pesan WhatApp (WA), bahwa dirinya tidak bersedia dikutip.

Hal sama juga dilakukan Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari, yang tidak memberikan respon ketika dikontak melalui telelpon selulernya maupun pesan WA, kendati terlihat kalau WA terbaca.

Ditempat terpisah, Kadiv Humas Bank Banten Chandra Dwipaya mengaku belum bersedia memberikan tanggapan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top