JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM—Peningkatan efisiensi dan penghapusan ekonomi biaya tinggi akibat perilaku koruptif akan mampu menghadapi perang tarif yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Demikain disimpulkan dalam diskusi bertajuk “Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Apa Dampak Ekonomi dan Politik Bagi Indonesia?” yang dilaksanakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR, Kamis (24/4/2025). Diskusi tersebut menampilkan nara sumber Ketua Komisi XI DPR Mokhamad Misbakhun, Anggota Komisi VI Darmadi Durianto dan Ekonom Senior Indef Dradjad Wibowo.
Lebih jauh Darmadi Durianto mengakui Indonesia akan terkena dampak yang cukup kuat akibat perang tarif impor global yang diinisiasi Amerika Serikat (AS). Alasannya, Indonesia tidak punya kekuatan melakukan tindakan pembalasan yang seimbang. Kondisi itu, ujarnya, berbeda dari China yang memiliki posisi tawar kuat karena kekuatan ekonominya yang besar.
Menurut Darmadi, mau tak mau Indonesia harus memangkas ekonomi biaya tinggi melalui tindakan serius dalam hal penegakkan hukum. Selain berbelit-belitnya persoalan ijin usaha dan investasi, kondisi politik dan ekonomi Indonesia masih diwarnai tindakan korupsi dan parasit ekstraktif sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi.“Lingkungan politik dan ekonomi kita koruptif, parasit ekstraktif. Ini persoalan. Bangsa ini tidak serius (menanganinya) dari dulu sampai sekarang,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, penanganan masalah kejahatan ekonoi tersebut tidak pernah selesai sampai sekarang. Pada sisi lain, sistem kuota ekspor dan impor juga bermasalah karena adanya praktik curang dengan memberikan hak kepada perseorangan atau kelompok tersentu. Namun demikian, Darmadi tidak bersedia menyebut pihak yang diuntungkan meskipun mengakui hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik.
Kendati ada ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perang tarif impor, Ekonom Senior Drajat Wibowo mengatakan Indonesia belum akan memasuki masa krisis terkait dengan perang tarif tersebut. Pasalnya, Indonesia masih bisa mengambil sejumlah langkah seperti menyeimbangkan neraca perdagangan.“Jadi kita menyeimbangkan perdagangan kita dengan Amerika Serikat. Bagaimana caranya, tentu kita harus mengimpor lebih banyak dari negara tersebut,” ujar Drajat.
Menurutnya, AS punya defisit dengan Indonesia bervariasi sekitar US$13 miliar dan angka itu berubah setiap tahun. Sementara itu, Misbakhun menyatakan optimistis Indonesia akan mampu menghadapi perang tarif dan tidak akan masuk pada jurang resesi. Menurutnya, perang tarif justru akan memicu semangat patriotik Indonesia.
“Setiap tantangan yang ada kepada kita itu adalah sarana kita untuk belajar dan menaikkan kelas dan kualitas pemikiran. Kita Indonesia ini bangsa yang tidak bisa ditakut-takuti,” ujar Misbakhun.
Menurut politisi Partai Golkar itu, Indonesia tidak boleh kehilangan kedaulatan akibat perang tarif. Karena itu dia juga sependapat untuk menghilangkan sistem transaksi yang menguntungkan AS seperti penggunaan kartu kredit milaik negara itu. Dia mengakui sistem pembayaran tersebut selama ini telah banyak menguntungkan AS. Karena itu, Indonesia harus mempertahankan sistem pembayaran yang menguntungkan ekonomi nasional seperti penggunaan sistem pembayaran digital semacam Q-RIS yang juga telah berlaku di negara-negara Asia Tenggara.***
Penulis : John Andhi Oktaveri
Editor : John Andhi Oktaveri
