Investasi

Diduga Ada Konflik Kepentingan, OJK Harus Selidiki Proses Pembelian Saham GoTo

Diduga Ada Konflik Kepentingan, OJK Harus Selidiki Proses Pembelian Saham GoTo
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Putri Aneta Komarudin/Sumber Foto: Humas DPR

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelidiki proses pembelian saham atau Initial Public Offering (IPO) terhadap PT GoTo (Gojek-Tokopedia) oleh Telkomsel. Pasalnya, Telkomsel yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom Indonesia menginvestasikan sekitar Rp6,7 triliun kepada PT GoTo, yang sejak berdiri pada 2010 diduga masih merugi.

“OJK harus segera menyelidiki persoalan itu, sehingga apabila ditemukan pelanggaran, OJK segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/6/2022).

Lebih jauh Puteri menduga hal itu terjadi lantaran karena adanya konflik kepentingan antara kakak kandung dari Menteri BUMN yang merupakan Komisaris Utama dari PT GoTo tersebut. “Karena, tak hanya entitas BUMN saja yang berpotensi dirugikan, tetapi juga masyarakat umum selaku investor yang memiliki saham GoTo,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Puteri mengajak seluruh jajaran penyelenggara negara dan pejabat lainnya untuk ke depannya lebih menerapkan pencegahan dan penanganan konflik kepentingan. “Bukan hanya karena untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, tetapi juga karena konflik kepentingan sesungguhnya merupakan akar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat merugikan banyak pihak lain,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Puteri menjelaskan arti konflik kepentingan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut UU tersebut, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Sementara itu, dalam pedoman yang disusun oleh organization for economic co-operation and development (OECD), dikatakan bahwa situasi konflik kepentingan yang dibiarkan dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Selain itu, dikatakan dalam OECD, situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola secara memadai di sisi pejabat publik akan melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi publik.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT. Telkom Indonesia Tbk, Pujo Pramono yang dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp (WA) belum memberikan respon hingga berita ini diturunkan. ***

Penulis    :   Eko
Editor      :   Eko

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top