JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pemerintah memprediksi serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya sekitar 90,4 persen dari pagu yang tersedia. Berdasarkan data 10 Desember 2021, anggaran PEN baru terealisasi Rp 519,7 triliun atau setara dengan 69,8 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. “Stimulus PEN tahun ini diperkirakan 90,4 persen realisasinya. Prognosanya yaitu Rp 673,2 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Bahkan Airlangga cenderung pesimis bahwa serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa 100 persen hingga akhir 2021. “Memang akan ada sisa anggaran seperti kemarin Bu Menkeu sudah berkomunikasi,” ujarnya.
Dari bahan paparan, bahwa realisasi anggaran PEN sampai 10 Desember tersebar di beberapa klaster. Untuk klaster kesehatan, realisasi mencapai Rp 143,29 triliun, atau 66,7 persen dari alokasi senilai Rp215 triliun. Klaster kesehatan diprediksi akan menyerap anggaran sebesar Rp 202,94 triliun atau 94,2 persen sampai akhir 2021. Jika dirinci, klaim pasien terealisasi Rp 49,6 triliun atau 78,1 persen dari pagu Rp 63,5 triliun.
Sampai akhir 2021, klaim pasien diproyeksi meningkat Rp 79,3 triliun. Pengadaan vaksin terealisasi sebesar Rp 26,2 triliun dari alokasi Rp 47,6 triliun atau 55 persen persen. Sementara, klaster perlindungan sosial sudah mencapai Rp 152,18 triliun, atau 81,5 persen dari alokasi sebesar Rp186,6 triliun. Diprediksi serapan anggaran perlindungan sosial akan mencapai Rp 177,6 triliun, atau 95,2 persen dari alokasi tersedia.
Menurut Airlangga, program perlinsos yang ditambah adalah Kartu Sembako, pemerintah mempunyai target menurunkan kemiskinan ekstrem mencapai nol sampai tahun 2024. “Karena itu, tahun ini sedang dibuat di 35 kab/kota di 7 provinsi akan diberikan sembako dari Oktober-Desember sebanyak 3 kali,” ungkapnya.
Kemudian, klaster program prioritas terserap Rp 83,64 triliun atau 70,9 persen dari pagu tersedia sebesar Rp 117,9 triliun. Rinciannya, program padat karya K/L sebesar Rp 27 triliun dan ketahanan pangan Rp 26,4 triliun. Selanjutnya, dukungan UMKM dan koorporasi terealisasi sebesar Rp 77,73 triliun, atau 47,9 persen dari pagu Rp 162,4 triliun.
Di klaster insentif usaha, realisasinya telah mencapai 100 persen dari alokasi tersedia sebesar Rp 62,8 triliun. Insentif usaha seperti PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sudah terealisasi Rp 2,9 triliun dari alokasi Rp 3,5 triliun.
Pembebasan PPh 22 Impor terealisasi 130,7 persen atau Rp 17,4 triliun dari pagu Rp 13,4 triliun. Pengurangan angsuran PPh 25 tercatat Rp 25,1 triliun atau 122,7 persen sudah melebihi pagu Rp 20,5 triliun. Hingga akhir tahun, pengurangan angsuran PPh 25 ini diperkirakan akan mencapai Rp 25,1 triliun atau 122,7 persen. “Capaian tertinggi berada pada insentif fiskal termasuk PPN DTP. Ini artinya adalah ekonomi sudah bergerak sehingga insentif yang diberikan melebihi dari pagu,” pungkasnya. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
