JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Pemerintah menaikkan besaran bantuan bagi penerima manfaat program Kartu Prakerja 2023 dari Rp3,55 juta menjadi Rp4,2 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program Kartu Prakerja akan dijalankan dengan skema normal mulai tahun 2023 ini, dengan fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial (Bansos).
“Di 2023, program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima. Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid, serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian,” kata Ketum Golkar itu.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan program kartu prakerja akan menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang produktif, siap masuk dunia kerja maupun berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan.
“Peserta pelatihan belum tentu juga untuk mencari kerja, bisa juga untuk wirausaha karena mereka kan bisa memilih jenis latihan yang mereka inginkan,“ kata Piter, Rabu (4/1/2023).
Pieter yakin, peserta kartu PraKerja, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun belum, akan merasakan manfaat dari program ini. “Adapun program ini kan utamanya untuk meningkatkan skill, kemampuan, bagi pekerja yang belum atau sudah mendapatkan pekerjaan. Program ini membantu menaikkan kemampuan, sehingga lebih lebih mudah mendapatkan pekerjaan,” jelas Piter.
Dua jenis bantuan yang diberikan program kartu PraKerja adalah pelatihan dan uang tunai yang berguna di masa-masa seperti ini.
“Diberikan dalam bentuk tunai atau pelatihan. Tentu pelatihan itu ditujukan untuk yang produktif, itu memberikan istilahnya pancingan umpan, jadi adanya pelatihan yang mereka ikuti mereka bisa lebih produktif, bisa meningkatkan skill,“ tandas Piter.
Bantalan Ekonomi
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi mengungkapkan Kartu Prakerja akan menjadi bantalan efektif bagi masyarakat yang potensial terdampak tekanan ekonomi yang dipicu ketidakpastian ekonomi global.
“Pastinya, minimal ada alokasi bansos yang diberikan negara ke warga negaranya, terutama bagi mereka yang terdampak krisis,” ujarnya.
Kendati demikian, Nawawi menyayangkan program pelatihan dan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja itu berbaur dengan skema Bansos.
Skema bansos yang ada dalam program tersebut dinilai bisa mempengaruhi efektivitas dan tujuan Kartu Prakerja, yang sedianya diadakan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
“Namun cara seperti ini pada akhirnya membuat tujuan Kartu Prakerja menjadi dipertanyakan efektifitas dan tujuannya. Dicampur aduk antara program peningkatan SDM dengan bansos,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Nawawi menyarankan agar pemerintah tidak mencampur program pelatihan dan bansos. Pemerintah perlu memiliki skema bansos terpisah dan terpusat. “Harusnya pemerintah punya skema program bansos yang terpisah dan tersentral,” pungkasnya.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
