Industri & Perdagangan

Biaya Logistik Disebut Capai 23%, Martin: Maksimalkan Tata Kelola BUMN Pelabuhan

Biaya Logistik Disebut Capai 23%, Martin: Maksimalkan Tata Kelola BUMN Pelabuhan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai pengelolaan dan manajemen rantai pasok distribusi nasional belum dilakukan secara optimal. Karena itu, ekositem BUMN pengelola pelabuhan harus mendukung efiisensi terkait rantai pasok logistik nasional. “Bank Dunia mencatat biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari PDB. Tentu angka sebesar ini sangat tidak efsien, karena masih jauh lebih tinggi, bila dibandingkan dengan negara-negara lain,” katanya saat membuka rapat kerja dengan  Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan dihadiri Dirut PT Pelindo I (Persero), Dirut PT Pelindo II (Persero), Dirut PT Pelindo III (Persero) dan Dirut PT Pelindo IV (Persero) di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Oleh karena itu, Martin minta agar BUMN Pengelola Pelabuhan harus mendukung langkah efisiensi proses end to end, dalam rantai pasok logistik nasional melalui pengelokaan sektor kepelabuhanan yang efektif dan efisien. “Jadi ekosistem BUMN, yang terdiri dari PT Pelindo I, II, III dan IV, harus berperan aktif dan maksimal,” ucapnya.

Lebih jauh kata Martin, pihaknya mendukung langkah pembentukan Holding BUMN pengelola pelabuhan. Karena, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, maka sektor industri maritim dan pelabuhan tentu memiliki peran yang sangat vital di Indonesia.

Selain menjamin kepastian distribusi barang di Indonesia, lanjut Legislator dari Dapil II, bahwa pengelolaan sektor pelabuhan yang efektif dan optimal bisa memberikan dampak pada efisensi biaya logistik dan distribusi. Sehingga selanjut akan berkontibusi pada penurunan harga barang di masyarakat. “Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan roadmap Kementerian BUMN, integrasi dan pembentukan holding BUMN Pelabuhan merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola BUMN Pelabuhan yang lebih baik, optimal dan berdaya saing tinggi.”

Sehubungan dengan hal tersebut, sambung Politisi Nasdem, pada kesempatan rapat kerja ini, Komisi VI DPR ingin mengetahui rencana dan progres, pelaksanaan integrasi dan pembentukan Holding BUMN, pengelolaan pekabuhan, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan. “Kami ingin mengetahui time line pelaksanaan dan sekaligus proyeksi dampak integrasi dan pembentukan holding BUMN, pengelolaan Pelabuhan tersebut, terhadap peningkatan kinerja perusahaan, sekaligus pengembangan sektor maritim dan peningkatan efisiensi rantai pasok logistik nasional.”

Dan juga, bahwa langkah penataan BUMN pengelolaan pelabuhan ini, sebenarnya sudah lama ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan. “Kita mengapresiasi bahwa pada periode ini Kementrian BUMN, telah berupaya melakukan efisiensi, baik secara logistik maupun lainnya.”

Dengan langkah itu, maka bisa memperoleh daya saing yang lebih baik, sehingga di dalam negeri bisa berdampak harga barang akan turun, karena seiring dengan turunnya trasaksional cost, dan juga secara komparatif produknya dengan negara-negara lain.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo  menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar memiliki banyak biaya logistik mulai dari laut, darat, pergudangan hingga supply chain yang mengharuskan adanya integritas pelabuhan. “Indonesia dengan negara kepulauan yang luas harus mempunyai perencanaan alur pelayaran dan barang yang lebih integratif,” kata Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, (30/6/2021).

Dia menjelaskan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) harus mempunyai target untuk mencapai efisiensi dan membuka akses bagi daerah-daerah dengan kapasitas yang bisa direncanakan secara baik. Selama beberapa tahun terakhir, Pelindo memiliki empat perusahaan yang mengelola beberapa wilayah berbeda membuat pemerintah sulit untuk merencanakan alur dan investasi yang dapat mendukung penurunan biaya logistik nasional. “Dari sisi pelayanan masih belum standar karena banyak pelabuhan baru berkembang, sehingga harus melakukan perbaikan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik dan menurunkan biaya pelayanan,” ujarnya.

Adapun dari kacamata persaingan global, lanjut dia, Indonesia akan kesulitan untuk bersaing dengan skala yang dimiliki sekarang karena pelabuhan yang masih terpecah empat. Kondisi itu membuat bisnis Pelindo tidak mempunyai daya tawar yang tinggi terhadap jalur pelayaran mancanagera. “Kami mengharapkan penggabungan itu bisa masuk ke top 10 global player di container port, sehingga bisa melakukan negoisasi untuk menarik trafik internasional dengan global shipping partner yang lebih kuat,” pungkasnya.  ***

 

 

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top