JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berniat kembali menghidupkan proyel tol laut program Jokowi yang sempat meredup beberapa waktu lalu. “Proyek Tol laut ini sebenarnya tinggal membenahi saja, karena konsepnya sejak 2015 sudah ada. Jadi Fraksi Gerindra itu fokusnya, bagaimana biaya logistik antar daerah ini bisa ditekan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras kepada wartawan usai Seminar berthema “Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045” di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/5/2024)
Disisi lain, kata AIA-sapaan akrabnya menjelaskan pihaknya sangat memperhatikan soal disparitas harga antar daerah. Karena Pemerintahan Prabowo-Gibran ini adalah melanjutkan program yang sudah jalan dan program yang belum tinggal diperbaiki saja. “Jadi kita sedang inventarisir masalah-masalah terkait proyek tol laut ini dan daerah-daerah mana yang belum maksimal,” ujarnya.
Lebih jauh AIA mengakui bahwa program tol laut sudah berjalan sejak 2015, namun mengalami kendala di lapangan. Sehingga kendala-kendala yang menghambat menjadi perhatian untuk dicarikan solusinya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menuturkan tingginya biaya di sektor logistik saat ini masih menjadi problem di tengah masyarakat. “Diskusi ini sebenarnya untuk memberi masukan dan kesadaran pada kita bahwa persoalan sektor logistik masih menjadi problem,” paparnya.
Muzani menambahkan persoalan di sektor logistik lantaran Indonesia merupakan negara dengan tingkat biaya tertinggi dari PDB dibandingkan dengan negara-negara tetangga. :Menurut catatan kami ada 23 persen sektor ini adalah negara biaya logistik tertinggi di Asia Tenggara jika kami tunjukkan data Indonesia 23 persen, Filipina 13 persen, India 12,5 persen, Thailand 13,2 persen, Malaysia 12,5 persen, Jepang 8,2 persen,” jelasnya.
Dia berharap dengan adanya diskusi tentang logistik dan transportasi ini, bisa memberikan pencerahan bagi pemerintah ke depan agar dapat memperbaiki sektor logistik dan transportasi.”Maka itu akan mendorong sektor pertumbuhan akan lebih baik lagi, karena itu pengalaman ibu dan bapak yang bergerak dalam sektor bisnis logistik baik darat laut udara baik kami sangat penting untuk dikemukakan dalam diskusi pada hari ini,” tutupnya.
Berdasarkan catatan, pada 2020, bahwa Presiden Joko Widodo sempat menyoroti pelaksanaan kebijakan tol laut yang ternyata masih belum bisa menjadi solusi dari tingginya biaya pengiriman logistik antar pulau di tanah Air. Alhasil, disparitas harga barang antara wilayah barat, tengah, dan timur masih belum bisa ditekan.
Di hadapan menteri terkait, Presiden mengaku masih menerima banyak laporan yang menyebutkan tarif pengiriman barang dari Jakarta menuju kota-kota lain seperti Medan, Banjarmasin, dan Makassar jauh lebih mahal daripada pengiriman ke luar negeri seperti Singapura, Bangkok, Hong Kong, dan Shanghai.
Ia pun menginstruksikan jajaran menterinya untuk mengontrol ketat pelaksanaan tol laut supaya efektif dan efisien. “Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalah ada di pelabuhan seperti urusan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien?” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, (6/3/2020).***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
