Investasi

Bentuk Manajemen Asset, Mulyadi: Kekayaan Negara Harus Dimaksimalkan

Mulyadi/Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi V DPR Mulyadi mendesak sejumlah kementerian memiliki lembaga aset manajemen. Sehingga kekayaan negara bisa terinventarisir secara lengkap dan menjadi terlindungi. “Ya, soal tata kelola asset ini menjadi sorotan masyarakat, karena itu perlu ada asset management yang baik,” katanya dalam rapat kerja dengan Menhub Budi Karya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Lebih jauh kata Mulyadi, aset manajemen ini menjadi data kekayaan negara. Pasalnya, setiap dana yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan menjadi asset hasil pembanunan. “Intinya, produk-produk pemnbangunan ini, otomatis menjadi asset kekayaan negara yang harus dipelihara, baik fisik maupun non fisik,” tambah anggota Fraksi Partai Gerindra.

Oleh karena itu, Mantan Ketua DPG Gerindra Jawa Barat ini merekomendasikan dalam setiap kementerian agar memiki badan atau lembaga yang khusus mengurusi aset menajemnen. Dengan begitu, semua asset negara bisa djaga. “Artinya keberadaan aset itu, negara bisa merevitalisasi, revaluasi, bahkan kalau perlu dilikuidasi supaya aset itu bisa menghasilkan hal yang lebih produktif. Jadi jadi bisa meningkatkan kekayaan negara,” terangnya.

Saat ditanya apakah selama ini aset negara banyak yang tidak dipelihara, Mulyadi secara eksplisit mengakaui hal itu. “Saya kira seperti tadi yang saya jelaskan. Saya sangat menyanyangkan kalau ada asset dilaporkan tapi kemudian tidak ada yang merawatnya, supaya aset itu bisa menjadi lebih masksimal,” paparnya.

Sebelumnya, Berdasarkan hasil revaluasi pada periode 2018-2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaporkan total aset Barang Milik Negara (BMN) atau aset negara mencapai Rp 10.467,53 triliun.

Direktur Barang Milik Negara, Encep Sudarwan menyebutkan bahwa aset tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, BPK menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Alhamdulillah sudah selesai, diaudit BPK dan opininya WTP. Aset tetap meningkat, dulu aset kita Rp 6 ribu triliun,” kata dia.

Total aset yang dicatatkan DJKN Kementerian Keuangan senilai Rp 10.467,53 triliun tersebut, naik naik Rp 4.142,25 triliun atau 65 persen dibandingkan sebelum revaluasi, yakni Rp 6.325,28 triliun. “Kok naik tinggi? itulah hasil revaluasi menaikkan aset (aset negara) sekitar Rp 4.000 triliun,” kata Encep Sudarwan dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Adanya kenaikan itu, membuat ekuitas pemerintah juga meningkat menjadi Rp 5.127,31 triliun naik dari catatan sebelumnya Rp 1.407,8 triliun. Demikian juga dengan kewajiban yang naik menjadi Rp 5.340,22 triliun dari sebelumnya Rp 4.917,47 triliun.

Adapun yang berupa aset lancar menjadi Rp 491,86 triliun dari sebelumnya Rp 437,87 triliun, investasi jangka panjang naik menjadi Rp 3.001,2 triliun dari sebelumnya Rp 2.877,28 triliun, aset tetap menjadi Rp 5.949,59 triliun dari Rp 1.931,05 triliun dan aset lainnya menjadi Rp9 67,98 triliun. “Ini kita nilai kemarin naik Rp 4.000 triliun naik jadi Rp1 0.000 triliun. Akibatnya modal kita meningkat, ekuitas kita. Jadi kita sekarang di neraca total aset Rp 10.467 triliun, Rp 6.000 triliunnya merupakan aset tetap,” pungkasnya Encep. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top