*)Paulus Martono Lubis
Mulai 1 Juli 2026, masyarakat Indonesia yang hendak berkunjung ke Jepang harus menghadapi kenaikan biaya visa yang cukup signifikan. Pemerintah Jepang menetapkan tarif baru sebesar sekitar ¥15.000 untuk visa single entry dan ¥30.000 untuk multiple entry, menggantikan tarif yang telah berlaku selama puluhan tahun. Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian tarif pertama setelah hampir lima dekade dan berlaku bagi permohonan yang diajukan mulai 1 Juli 2026.
Bagi sebagian masyarakat, kenaikan ini tentu menambah biaya perjalanan. Namun, jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, perubahan tersebut menyimpan pelajaran yang lebih penting daripada sekadar bertambahnya ongkos wisata. Kebijakan Jepang menunjukkan bagaimana penyesuaian tarif layanan publik dapat berjalan beriringan dengan strategi mendorong transformasi administrasi melalui pemanfaatan teknologi.
Di tengah kenaikan tarif tersebut, Jepang tetap mempertahankan fasilitas bebas visa melalui registrasi (Visa Waiver) bagi pemegang paspor elektronik (e-paspor) Indonesia yang memenuhi persyaratan. Dengan biaya visa reguler yang kini meningkat tajam, manfaat ekonomi penggunaan e-paspor menjadi semakin nyata bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan berulang ke Jepang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa desain insentif sering kali lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat memaksa. Pemerintah Jepang tidak mewajibkan masyarakat Indonesia menggunakan e-paspor, tetapi menciptakan kondisi yang membuat pilihan tersebut menjadi lebih rasional. Dalam literatur kebijakan publik, perubahan perilaku yang lahir karena adanya insentif umumnya lebih berkelanjutan dibandingkan perubahan yang hanya didorong oleh kewajiban administratif.
Bagi Indonesia, dinamika tersebut seharusnya dipandang sebagai peluang untuk mempercepat transformasi layanan keimigrasian. Selama ini, pembahasan mengenai e-paspor sering berhenti pada aspek dokumen perjalanan. Padahal, nilai strategisnya jauh lebih besar. E-paspor dilengkapi chip elektronik yang menyimpan identitas dan data biometrik sesuai standar Machine Readable Travel Documents (MRTD) yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Teknologi ini meningkatkan keamanan dokumen, mempermudah verifikasi identitas, mengurangi risiko pemalsuan, sekaligus mendukung pemanfaatan sistem autogate di berbagai bandara internasional.
Dalam konteks ekonomi modern, layanan keimigrasian bukan lagi sekadar fungsi administratif. Kualitas layanan imigrasi menjadi bagian dari infrastruktur mobilitas yang mendukung investasi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan aktivitas bisnis lintas negara. Semakin cepat, aman, dan terdigitalisasi suatu sistem keimigrasian, semakin rendah pula biaya transaksi yang harus ditanggung masyarakat maupun pelaku usaha.
Transformasi tersebut juga sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang menempatkan digitalisasi layanan publik sebagai instrumen peningkatan daya saing nasional. Bagi investor dan pelaku usaha, efisiensi layanan keimigrasian tidak hanya memengaruhi kemudahan mobilitas tenaga kerja dan pelaku bisnis, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan. Semakin sederhana prosedur, semakin singkat waktu pelayanan, dan semakin tinggi kepastian administrasi, semakin rendah pula biaya transaksi yang harus ditanggung dunia usaha. Dalam konteks inilah modernisasi layanan imigrasi tidak semata-mata menghasilkan manfaat administratif, melainkan juga memberikan nilai ekonomi melalui peningkatan kepercayaan publik dan iklim investasi yang lebih kondusif.
Karena itu, agenda digitalisasi keimigrasian perlu dipandang sebagai bagian dari pembangunan institusi negara yang berorientasi pada pelayanan. Investasi pada teknologi biometrik, penguatan keamanan data, integrasi sistem antarlembaga, serta perluasan layanan digital bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin mobile, tetapi juga memperkuat fondasi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin mengandalkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan layanan publik.
Dalam perspektif yang lebih luas, modernisasi keimigrasian sebaiknya dipandang sebagai investasi institusional, bukan sekadar pengeluaran rutin pemerintah. Berbagai negara terus berinvestasi pada sistem identitas digital, verifikasi biometrik, dan layanan lintas batas berbasis teknologi karena memahami bahwa efisiensi administrasi berkontribusi terhadap peningkatan daya saing nasional.
Alasan yang dikemukakan Pemerintah Jepang juga menarik dicermati. Penyesuaian tarif dilakukan setelah biaya visa tidak berubah selama hampir lima dekade, sementara biaya administrasi, inflasi, dan kebutuhan penyelenggaraan layanan publik terus meningkat. Dengan kata lain, kenaikan tarif bukan semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan, tetapi juga menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan.
Indonesia tentu memiliki konteks yang berbeda. Namun, terdapat pelajaran penting bahwa modernisasi layanan publik membutuhkan pembiayaan yang memadai sekaligus tata kelola yang transparan dan akuntabel. Masyarakat pada umumnya dapat menerima biaya layanan yang wajar apabila kualitas pelayanan meningkat secara nyata melalui proses yang lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, dan lebih pasti.
Momentum ini layak dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempercepat agenda transformasi digital. Ketersediaan blangko e-paspor harus terjamin, akses penerbitannya perlu semakin merata di berbagai daerah, kapasitas autogate perlu terus diperluas, dan integrasi layanan digital harus semakin diperkuat agar masyarakat memperoleh manfaat nyata dari modernisasi tersebut. Di sisi lain, edukasi mengenai keunggulan e-paspor juga perlu ditingkatkan sehingga masyarakat tidak hanya memandangnya sebagai syarat memperoleh fasilitas bebas visa Jepang, tetapi sebagai bagian dari sistem identitas perjalanan yang lebih aman dan efisien.
Kenaikan tarif visa Jepang tidak semestinya hanya dipandang sebagai bertambahnya biaya perjalanan ke luar negeri. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan publik dan keamanan dokumen perjalanan merupakan investasi strategis bagi daya saing suatu negara. Bagi Indonesia, momentum ini layak dimanfaatkan untuk memperkuat transformasi digital keimigrasian yang telah berjalan melalui perluasan akses layanan, peningkatan interoperabilitas sistem, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, modernisasi keimigrasian tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku perjalanan, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola publik yang mendukung mobilitas global, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.***
*)Pengamat masalah sosial yang menaruh perhatian pada kebijakan publik
