Investasi

Dana Talangan Untuk Garuda Ditolak

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menolak langkah Kementerian BUMN untuk memberikan dana talangan sebesar Rp8,5 Triliiun kepada PT Garuda Indonesia. Alasannya, sulit memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dana talangan tersebut.

“Jadi sikap saya sebagai Fraksi Nasdem, bahwa kami belum bisa sepakat, kalau itu statusnya dana pinjaman. Karena kami sayang sama Garuda. Karena kami tidak bisa menjelaskan pada publik, mengapa harus memilih mekanisme itu,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Namun, kata Martin, pihaknya sangat mendukung penyelamatan BUMN penerbangan ini melalui mekanime lain yang lebih tepat. “Kami sepakat untuk menyelamatkan Garuda, karena manajemen yang sekarang ini mempunyai kemampuan untuk mengelola. Tapi kita harus mencari jalan lain yang lebih bisa diterima akal, dan lebih bisa jelaskan pada publik,” tambahnya.

Lebih jauh Alumnus FEUI ini mengapresiasi terhadap kerja keras manajemen dalam menangangi kondisi Garuda yang sudah ngos-ngosan. “Pertama, kita salut dengan manajemen Garuda yang sekarang, Kedua, kami juga sudah mendengar langkah-langkah penghematan dan lain sebagainya. Ketiga, kita juga sayang sama semua pemegang saham Garuda, termasuk pemegang saham publik,” terangnya.

Meski menolak status dana talangan Garuda, Martin dapat memahami posisi jajaran direksi Garuda yang tidak memiliki kewenangan untuk mengubah status dana talangan. “Tentu tidak bisa diterima akal pak, kalau statusnya dana pinjaman. Saya paham bapak-bapak tidak punya wewenang untuk mengubah itu,” ungkapnya lagi.

Menurut Martin, persoalan dana talangan ini memang menjadi tupoksinya Menkeu dan Meneg BUMN, sehingga manajemen Garuda tidak bisa berbuat apa-apa. “Bapak-bapak ini tidak bisa mengubah status dana talangan menjadi PMN. Karena itu saya tahu bahwa jawabanya akan normatif.”

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan dana talangan untuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, KAI Rp3,5 triliun, Perumnas Rp650 miliar, Krakatau Steel Rp3 triliun dan PTPN Rp4 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, untuk dana talangan Perumnas ini merupakan kesepakatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertimbangannya, lebih banyak jaga likuiditas perusaahaan karena selama pandemi, rumah MBR sangat terdampak. “Kita tidak mau program KPR di Himbara pun kalau Perumnas tidak sehat akan jadi interlock. Sedangkan ini rumah harus jalan. Ini kesepakatan dengan Menkeu diberi dana talangan,” ujarnya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VI, Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Kemudian penggunaan dana talangan KAI akan digunakan untuk proyek LRT Jabodetabek. Apalagi proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. “Ini sudah diajukan cukup lama waktu itu, di mana payung kesepakatan waktu itu bila cost over pemerintah masuk. Tapi hasil negosiasi yang disepekatim diberikan berupa dana talangan lebih dulu untuk cash flow LRT,” ujarnya.

Khusus untuk Garuda Indonesia dana talangan yang diberikan sebesar Rp8,5 triliun. Dana tersebut diberikan karena memang industri penerbangan saat ini mengalami tekanan karena pandemi virus corona.

“Ini tidak hanya dapat talangan tapi negosiasi total kepada resort dan dapat dukungan KPK deal adanya indikasi fraud yang terbukti itu, kita tidak mau bayar. Tapi memang seperti kita lihat industri penerbangan 95% kondisi drop. Ini realistas yang dilakukan, apapun pasca-covid Garuda harus bertahan,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top