Market

Viral Petisi Tolak THR ASN, DPR: Keresahan Rakyat Perlu Dijawab

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Sebuah petisi online yang diduga muncul dari ASN menjadi viral dan sorotan masyarakat. Petisi tersebut berjudul & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019.

Petisi tersebut menolak THR dan Gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap lebih kecil dari UMR Jakarta. Petisi itu diinisiasi oleh akun bernama Romansyah H dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan, serta Ketua dan Para Wakil Ketua DPR.

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah mendesak Kementerian Keuangan perlu memberikan klarifikasi terkait hal ini. Pasalnya keresahan ASN ini adalah logis dan rasional. “Ya Kemenkeu perlu memberikan penjelasan terkait ini. Keresahan ASN perlu mendapatkan alasan-alasan yang logis dan rasional,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (1/5/2021).

Menurut Politisi PAN, kondisi di lapangan agak ironis, pada satu sisi kebijakan pemerintah sangat berbeda dengan gencarnya sosialisasi pemerintah yang menghimbau agar pihak swasta harus melaksanakan kewajibannya soal THR.

“Di satu sisi pemerintah sedang gencar mengimbau sektor swasta untuk melaksanakan kewajibannya yang dimana THR diatur sedemikian rupa,” ujar Legislator dari Dapil Jabar II.

“Menjadi ironi justru ketika pemerintah memiliki standar berbeda dalam melaksanakan kewajibanya terhadap ASN,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi dan membeberkan alasan besaran THR PNS 2021 tak memperhitungkan tukin. Sebab, APBN masih menjadi instrumen utama dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Maka itu, dana dalam APBN harus dibagi-bagi untuk pihak lain yang masih membutuhkan dukungan fiskal, seperti masyarakat miskin dan rentan.

“Pemerintah memahami dalam situasi tahun ini kondisi Covid-19 yang membutuhkan dana dan anggaran APBN bagi penanganan dan memberi perhatian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk 2021, pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada 2020 dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya.

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengakui, ada beberapa pos pengeluaran yang harus didanai APBN, meski sebelumnya pos pengeluaran itu tidak ada dalam anggaran. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top